RRI.CO.ID, Mataram - Kebijakan moratorium Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) menjadi perhatian serius pihak sekolah dalam menjaga keberlangsungan program pendidikan. Pembatasan tersebut dinilai berdampak pada ruang gerak sekolah dalam memenuhi kebutuhan operasional tertentu. Kondisi ini mendorong harapan agar kebijakan tersebut dapat ditinjau kembali.

Sejumlah program penunjang pembelajaran yang sebelumnya terbantu melalui BPP kini harus disesuaikan. Sekolah berupaya tetap menjalankan layanan pendidikan secara optimal meski dengan keterbatasan anggaran. Penyesuaian dilakukan dengan memprioritaskan kebutuhan paling mendesak.

Kepala SMAN 5 Mataram, Siti Nurhani, S.Pd., menyampaikan bahwa BPP sebelumnya membantu mendukung berbagai kegiatan siswa. Ia menilai dana tersebut berperan dalam menunjang program akademik maupun pembinaan karakter. Menurutnya, keberadaan BPP memberi fleksibilitas bagi sekolah dalam meningkatkan kualitas layanan.

“BPP selama ini sangat membantu sekolah dalam menjalankan program yang langsung menyentuh kebutuhan siswa. Ketika moratorium diberlakukan, tentu ada beberapa kegiatan yang harus dikurangi atau ditunda,” jelasnya, Kamis 29 Januari 2026.

Ia menjelaskan bahwa sekolah tetap berupaya mencari solusi agar kegiatan penting tidak terhenti. Efisiensi anggaran dilakukan tanpa mengurangi kualitas pembelajaran di kelas. Namun demikian, beberapa program pengembangan terpaksa berjalan lebih terbatas.

Menurut Siti Nurhani, dukungan pembiayaan pendidikan seharusnya dipandang sebagai investasi jangka panjang. Sekolah membutuhkan dukungan tersebut untuk menjaga mutu layanan tetap stabil. Tanpa dukungan memadai, ruang inovasi pendidikan menjadi lebih sempit.

“Sekolah tentu tetap berjalan, tetapi ruang untuk pengembangan menjadi tidak seluas sebelumnya. Padahal banyak program positif yang sebenarnya sangat dibutuhkan siswa,” ujar Siti Nurhani.

Ia menambahkan bahwa transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi komitmen dalam setiap pengelolaan dana pendidikan. Sekolah siap menjalankan pengelolaan sesuai aturan apabila kebijakan BPP kembali diberlakukan. Prinsip kehati-hatian disebut tetap menjadi prioritas.

Siti Nurhani juga melihat adanya kebutuhan peningkatan sarana pembelajaran yang memerlukan dukungan anggaran tambahan. Beberapa fasilitas perlu pemeliharaan berkala agar tetap layak digunakan siswa. Tanpa dukungan dana yang cukup, proses perbaikan harus dilakukan bertahap.

“Harapan kami kebijakan ini bisa ditinjau kembali dengan mempertimbangkan kebutuhan riil sekolah. Dukungan pembiayaan akan sangat membantu menjaga kualitas layanan pendidikan bagi siswa,” katanya.

Ia menilai keberlanjutan program pembinaan karakter juga memerlukan dukungan pembiayaan yang memadai. Kegiatan non-akademik yang membentuk kepribadian siswa sering kali membutuhkan sumber daya tambahan. Sekolah berupaya agar kegiatan tersebut tetap berjalan meski dalam skala terbatas.

Menurut Siti Nurhani, kebijakan pendidikan idealnya memberi ruang bagi sekolah untuk berkembang sesuai kebutuhan masing-masing. Setiap satuan pendidikan memiliki tantangan berbeda yang memerlukan pendekatan fleksibel. Dukungan kebijakan yang adaptif dinilai sangat membantu.

“Pada akhirnya semua kebijakan bertujuan untuk kepentingan siswa. Kami berharap ada solusi terbaik agar sekolah tetap bisa memberikan layanan pendidikan yang maksimal,” ucapnya.

Dengan berbagai penyesuaian yang dilakukan, sekolah berkomitmen menjaga kualitas pembelajaran tetap berjalan baik. Harapan terhadap peninjauan moratorium BPP menjadi bagian dari upaya memperkuat mutu pendidikan. Dukungan kebijakan yang tepat diyakini akan berdampak langsung pada perkembangan siswa.