RRRI.CO.ID, Kota Bima - Pemerintah Kota Bima mulai mempercepat proses pembebasan lahan untuk mendukung proyek normalisasi Sungai Melayu yang selama ini tertunda akibat persoalan penetapan nilai ganti rugi dan negosiasi dengan warga terdampak. Proyek yang menjadi bagian dari program pengendalian banjir Kota Bima itu didanai melalui kerja sama Japan International Cooperation Agency (JICA).

Percepatan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Wali Kota Bima, Feri Sofiyan, di ruang kerjanya pada Selasa, 4 Agustus 2026.

Rapat dihadiri Sekretaris Daerah Kota Bima, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, pejabat Dinas PUPR Kota Bima, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Normalisasi Sungai Melayu, Camat Asakota, dan Lurah Jatiwangi.

Feri Sofiyan mengatakan proses inventarisasi lahan tidak boleh menjadi hambatan bagi pelaksanaan proyek yang telah lama dinantikan masyarakat. Ia meminta seluruh pihak terkait memperkuat koordinasi, terutama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bima, agar tahapan pembebasan lahan dapat segera diselesaikan.

"Inventarisasi lahan jangan menjadi kendala proyek ini. Koordinasi secara intensif dengan Badan Pertanahan Nasional Kota Bima agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan," kata Wakil Wali Kota.

Menurut pemerintah daerah, pembebasan lahan menjadi salah satu tahapan krusial sebelum pekerjaan fisik normalisasi sungai dapat berjalan optimal. Selama ini, proses tersebut masih terkendala pada kesepakatan nilai ganti rugi dengan warga yang memiliki lahan di sepanjang trase sungai.

Proyek normalisasi Sungai Melayu mencakup tiga kawasan, yakni Jatibaru, Melayu, dan Ule. Pekerjaan fisiknya meliputi pembangunan revetment atau dinding penahan tebing sungai, pemasangan parapet beton, serta pasangan batu pada sejumlah titik yang dinilai rawan. Infrastruktur itu dirancang untuk memperkuat pengamanan bantaran sungai sekaligus mengurangi risiko banjir yang kerap terjadi di wilayah tersebut.

Pemerintah Kota Bima berharap percepatan pembebasan lahan dapat membuka jalan bagi kelancaran pelaksanaan proyek sehingga manfaat pengendalian banjir dapat segera dirasakan masyarakat di kawasan sepanjang Sungai Melayu.