RRI.CO.ID, Lombok Utara – Pembangunan jembatan gantung di kawasan DAM Santong, Kecamatan Kayangan, menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas wilayah di Kabupaten Lombok Utara melalui dukungan program infrastruktur tingkat pusat.

Jembatan yang diresmikan pada Selasa, 28 April 2026 itu merupakan salah satu proyek yang didorong melalui skema pokok pikiran (pokir) anggota DPR RI Fraksi PKS Abdul Hadi. Infrastruktur tersebut dibangun untuk membuka akses bagi masyarakat di wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan transportasi.

Dalam sambutannya, Abdul Hadi menjelaskan bahwa pembangunan jembatan gantung tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari rangkaian program pembangunan infrastruktur yang menyasar sejumlah titik di Kabupaten Lombok Utara.

Ia menyebut total anggaran yang dialokasikan melalui program tersebut mencapai sekitar Rp11 miliar. Dana itu digunakan untuk berbagai kebutuhan pembangunan, mulai dari jembatan gantung, sistem penyediaan air minum dan sanitasi, hingga perbaikan infrastruktur dasar lainnya.

“Program ini bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi, khususnya di wilayah yang masih terisolasi,” jelasnya.

Selain jembatan gantung, program pembangunan juga meliputi Pamsimas, Sanimas, bantuan rumah tidak layak huni, pembangunan jaringan irigasi, serta jalan penghubung antar desa.

Bupati Lombok Utara H. Najmul Akhyar menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat melalui anggota DPR RI yang dinilai mampu mempercepat pemerataan pembangunan di daerah.

Menurutnya, konektivitas antarwilayah memiliki peran penting dalam meningkatkan aktivitas masyarakat, khususnya di sektor pertanian dan pendidikan.

Keberadaan jembatan gantung di DAM Santong dipandang sebagai infrastruktur strategis yang memperpendek akses masyarakat antarwilayah. Infrastruktur tersebut juga diharapkan mendukung pertumbuhan ekonomi desa dan memperkuat pelayanan dasar bagi warga.

Pemkab Lombok Utara berharap pembangunan serupa dapat terus berlanjut di berbagai wilayah lain yang masih membutuhkan akses transportasi memadai. Dengan sinergi pemerintah pusat dan daerah, pemerataan pembangunan dinilai lebih cepat dirasakan masyarakat hingga tingkat desa.