RRI.CO.ID, Lombok Tengah — Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Inspektorat memperketat pengawasan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjelang audit tahunan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memastikan pengelolaan anggaran pendidikan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Seluruh kepala sekolah dikumpulkan dalam kegiatan pembinaan intensif yang difokuskan pada peningkatan pemahaman terkait tata kelola keuangan sekolah. Pembinaan ini juga menjadi bagian dari upaya pencegahan terhadap potensi penyimpangan dana BOS.

Inspektur Inspektorat Lombok Tengah, Lalu Aknal Afandi, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan BPK dalam memperkuat pengawasan. Ia menegaskan, seluruh kepala sekolah diminta lebih disiplin serta tidak lagi menggunakan anggaran di luar ketentuan.

“Penggunaan dana BOS harus sesuai aturan. Kami tidak ingin ada lagi pelanggaran dalam pengelolaannya,” ujarnya belum lama ini.

Berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat, masih ditemukan sejumlah sekolah yang belum sepenuhnya patuh terhadap aturan, meskipun sebagian besar telah menjalankan pengelolaan dana BOS dengan baik.

Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Tengah, HM Nursiah, mengatakan pembinaan juga difokuskan pada kesiapan administrasi menjelang audit. Kepala sekolah, bendahara, hingga operator sekolah diberikan pemahaman teknis terkait penyusunan laporan pertanggungjawaban atau SPJ, termasuk kelengkapan dokumen yang wajib disiapkan.

“Seluruh dokumen harus disiapkan dengan baik agar proses audit berjalan lancar,” ujarnya.

Pihaknya berharap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS semakin meningkat, sekaligus meminimalisir temuan dalam audit mendatang. Selain itu, dana BOS diharapkan benar-benar memberikan dampak maksimal bagi peningkatan kualitas pendidikan di Lombok Tengah.