RRI.CO.ID, Lombok Timur - Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, menghadiri Rapat Paripurna X DPRD dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 sekaligus pembentukan gabungan komisi, Kamis 2 April 2026. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Utama (Rupatama) DPRD tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Forkopimda, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati yang mewakili Bupati Lombok Timur menyampaikan bahwa kinerja fiskal daerah pada tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat positif.

“Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Lombok Timur mencapai Rp3,43 triliun atau sebesar 101,21 persen dari target yang telah ditetapkan. Ini menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik,” ujarnya.

Ia menjelaskan, capaian tersebut didorong oleh optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terealisasi sebesar 100,01 persen serta pengelolaan dana transfer yang efektif.

“Optimalisasi PAD dan efektivitas pengelolaan dana transfer menjadi kunci utama dalam menopang struktur anggaran daerah kita,” katanya.

Memasuki tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2025–2029, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mulai mengimplementasikan delapan misi pembangunan yang dirumuskan dalam “Karya Cita”. Menurutnya, konsep tersebut menjadi pijakan strategis dalam arah pembangunan daerah ke depan.

"Melalui visi Lotim SMART, kami berkomitmen untuk memastikan pemenuhan hak dasar masyarakat, mendorong transformasi digital layanan publik, serta memperkuat ekonomi berbasis desa,” jelasnya.

Dalam upaya memperkuat kemandirian fiskal, Pemda Lombok Timur juga meluncurkan inovasi digital melalui aplikasi SIPDAH dan PERIRI. “Digitalisasi sistem pembayaran non-tunai ini terbukti mampu meminimalkan kebocoran penerimaan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga target pendapatan daerah dapat terlampaui,” ucapnya.

Di sisi belanja, realisasi pada Perubahan APBD 2025 mencapai 98,45 persen dari target Rp3,45 triliun. “Belanja operasi masih mendominasi, namun belanja modal tetap kami arahkan untuk penguatan infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, dan fasilitas publik lainnya yang langsung dirasakan masyarakat,” ungkapnya.

Secara makro, pertumbuhan ekonomi Lombok Timur pada tahun 2025 mencapai 4,93 persen, melampaui target 4,60 persen. Selain itu, Indeks Inovasi Daerah juga meningkat signifikan. “Capaian ini menunjukkan bahwa transformasi tata kelola digital dan pelayanan publik yang kita lakukan telah memberikan dampak nyata,” katanya.

Wakil Bupati juga memaparkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 72,35. “Peningkatan ini didukung oleh naiknya rata-rata lama sekolah menjadi 7,71 tahun serta meningkatnya harapan lama sekolah masyarakat,” ujarnya.

Di sektor kesehatan, capaian juga menunjukkan tren positif. “Usia harapan hidup masyarakat Lombok Timur kini mencapai 72,29 tahun, sebagai hasil dari upaya kita dalam menekan angka stunting dan kematian ibu serta bayi,” jelasnya.

Sementara itu, pembangunan infrastruktur terus menjadi prioritas, termasuk peningkatan akses air minum layak yang mencapai 86,99 persen. “Kami menyadari masih ada tantangan, terutama pada kepuasan layanan jalan. Oleh karena itu, kami telah menyiapkan strategi percepatan melalui skema pembangunan tahun jamak,” tambahnya.

Dalam sektor perumahan, jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berhasil ditekan secara signifikan. “Dari 38.262 unit pada tahun 2019 menjadi 23.511 unit pada tahun 2025. Ini merupakan hasil sinergi berbagai program, termasuk BSPS dan intervensi APBD,” ungkapnya.

Penurunan angka kemiskinan juga menjadi capaian penting, yang kini berada di angka 13,53 persen. “Program perlindungan sosial yang kita jalankan telah menjangkau lebih dari target, yakni mencapai 103,9 persen penerima manfaat,” katanya.

Menutup penyampaiannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa seluruh capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama. “Ini adalah hasil kerja keras kolektif pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh elemen masyarakat. Ke depan, indikator yang belum optimal akan menjadi bahan evaluasi untuk menghadirkan kebijakan yang lebih progresif demi mewujudkan Lombok Timur yang Sejahtera, Maju, Adil, Religius, dan Transparan,” ungkapnya.