RRI.CO.ID, Mataram – DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyampaikan sejumlah rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Rabu 22 April 2026. Rekomendasi tersebut menjadi catatan strategis untuk peningkatan kinerja serta akuntabilitas Pemerintah Provinsi NTB ke depan.

Rapat paripurna diawali dengan penyampaian rekomendasi DPRD sekaligus penyerahan keputusan lembaga legislatif terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025. Agenda ini menjadi bagian penting dalam mekanisme pengawasan dan keseimbangan (checks and balances) antara DPRD sebagai legislatif dan pemerintah daerah sebagai eksekutif.

Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, dalam sambutannya menegaskan bahwa kemajuan daerah hanya dapat dicapai melalui kerja sama seluruh pemangku kepentingan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dalam mewujudkan visi NTB sebagai provinsi kepulauan yang makmur dan mendunia.

“Kemajuan daerah lahir dari kolektivitas. Kita harus bangkit bersama menuju NTB sebagai provinsi kepulauan yang makmur mendunia,” ujarnya.

Gubernur juga menyampaikan bahwa kritik dan rekomendasi dari DPRD merupakan bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Menurutnya, masukan dari legislatif mencerminkan fungsi pengawasan yang berjalan secara optimal.

“Kritik untuk memperbaiki adalah bentuk keseriusan dan atensi DPRD dalam menjalankan fungsinya,” jelasnya.

Ia turut mengakui bahwa tantangan pembangunan daerah ke depan semakin kompleks, mulai dari meningkatnya kebutuhan lapangan kerja, dinamika global, hingga keterbatasan kapasitas fiskal daerah.

“Tuntutan lapangan kerja semakin besar, situasi global terus berubah, sementara kapasitas fiskal kita terbatas. Karena itu, kita membutuhkan kerja bersama yang tidak biasa,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga memperkenalkan sejumlah pejabat eselon II yang baru dilantik melalui seleksi terbuka (pansel), di antaranya Kepala Dinas Kebudayaan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Direktur RSUD Provinsi NTB, serta Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda NTB.

Pengenalan pejabat baru ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam pelaksanaan program pembangunan daerah.

Rapat paripurna berlangsung tertib dan ditutup dengan harapan meningkatnya kemitraan strategis antara Pemerintah Provinsi NTB dan DPRD untuk mewujudkan pembangunan yang lebih akuntabel, responsif, dan berkelanjutan.