Capaian 2025 Buah Konsistensi Pembangunan, Loteng Tunjukkan Tren Positif

RRI.CO.ID, Lombok Tengah – Sejumlah capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sepanjang tahun anggaran 2025 tidak diraih secara instan. Keberhasilan tersebut merupakan hasil dari konsistensi kebijakan pembangunan yang dijalankan dalam beberapa tahun terakhir.

Hal ini disampaikan Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri, saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 dalam rapat paripurna DPRD.

Menurutnya, tren positif pada indikator makro daerah tidak lepas dari fokus pemerintah dalam memperkuat sektor dasar pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) misalnya, meningkat dari 71,19 pada 2024 menjadi 72,7 pada 2025. Peningkatan ini merupakan dampak dari berbagai program peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang terus diperluas hingga ke tingkat desa.

Di sektor ekonomi, pertumbuhan daerah yang sebelumnya berada di angka 3,34 persen pada 2024, naik menjadi 4,87 persen pada 2025. Kenaikan ini didorong oleh mulai pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat serta optimalisasi sektor unggulan daerah.

“Berbagai program pemberdayaan ekonomi dan penguatan sektor unggulan mulai menunjukkan hasil nyata,” ujar Pathul Rabu, 1 April 2026.

Upaya pengentasan kemiskinan juga menunjukkan hasil signifikan. Angka kemiskinan berhasil ditekan dari 12,07 persen pada 2024 menjadi 10,68 persen pada 2025. Capaian ini didukung oleh intervensi program bantuan sosial yang lebih tepat sasaran serta peningkatan kesempatan kerja.

Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 3,36 persen, mencerminkan mulai membaiknya serapan tenaga kerja di berbagai sektor.

Dari sisi fiskal, kinerja pendapatan daerah juga menunjukkan hasil menggembirakan. Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp 2,90 triliun atau 102,67 persen dari target. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bahkan melampaui target hingga 108,16 persen.

Belanja daerah terealisasi sebesar Rp 2,81 triliun atau 96,21 persen, yang diarahkan untuk mendukung tujuh prioritas pembangunan, mulai dari peningkatan kualitas SDM hingga penguatan infrastruktur dan lingkungan hidup.

Selain itu, perbaikan tata kelola pemerintahan juga menjadi faktor penting di balik capaian tersebut. Indeks Reformasi Birokrasi meningkat dengan predikat BB, sementara nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berada pada predikat B.

Bupati menegaskan, capaian ini menjadi fondasi penting untuk melanjutkan pembangunan ke depan. LKPJ yang disampaikan juga menjadi ruang evaluasi bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.

“Ke depan, kami tetap membuka ruang kritik dan masukan untuk penyempurnaan pembangunan,” tegasnya.