KBRN, Mataram: Pemerintah pusat melalui Kementerian Haji dan Umrah menambah kuota keberangkatan haji bagi provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada musim haji tahun 2026. Dengan penambahan dua kloter, jumlah calon jamaah haji asal NTB meningkat menjadi sekitar 4.000 orang.

Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, mengatakan penambahan kuota ini diharapkan mampu memangkas masa tunggu keberangkatan haji yang selama ini mencapai puluhan tahun. “Dengan tambahan ini, antrean haji di NTB bisa turun menjadi sekitar 26 tahun,” ujar Gus Irfan saat ditemui di Asrama Haji Embarikasi Lombok, Sabtu (11/10/2025).

Menurutnya, pembagian kuota haji tahun 2026 masih menunggu persetujuan DPR RI. Namun, pemerintah berharap sistem pembagiannya menggunakan acuan masa tunggu agar lebih adil antarprovinsi. 

“Kita ingin pola pembagian didasarkan pada lama antrean. Kalau itu diterapkan, maka rata-rata masa tunggu nasional bisa berada di angka 26,4 tahun,” jelasnya.

Gus Irfan juga menegaskan pihaknya tengah melakukan pembenahan di berbagai lini, termasuk peralihan struktur kelembagaan dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umrah. Namun, proses tersebut dilakukan secara selektif. 

“Daerah sebagian besar akan otomatis beralih dari Kanwil, tapi dengan syarat tidak ada kasus, tidak sedang bermasalah, dan bukan pejabat baru yang langsung dipindah,” tegasnya.

Sebagai kementerian baru,pihaknya terus belajar dari berbagai kekeliruan di masa lalu untuk meningkatkan pelayanan kepada jamaah. “Kita ingin ke depan pelayanan haji lebih profesional dan transparan. Semua catatan evaluasi akan menjadi dasar pembenahan,” imbuhnya.

Selain NTB, pemerintah juga memastikan seluruh infrastruktur haji di berbagai provinsi berada dalam kondisi baik. Kementerian Haji dan Umrah bahkan telah menyampaikan laporan kepada DPR agar kebijakan kuota daerah mempertimbangkan masa tunggu calon jamaah.

Terkait persiapan musim haji 2026, Irfan menyebut seluruh aspek teknis sudah berjalan, termasuk penetapan lokasi masyair (akomodasi di Makkah dan sekitarnya). Namun, masih ada sekitar 19.000 jamaah yang belum mendapatkan lokasi di sektor 3 dan 4. 

“Kita berharap seluruh jamaah Indonesia bisa ditempatkan di sektor 3 dan 4, karena hampir semua negara menghindari sektor 5. Saudi berusaha mendorong agar Indonesia mau di sektor 5, tapi kita masih terus bernegosiasi,” pungkasnya.