Pemkot Bima Tegaskan Kedatangan Tim MCSP KPK untuk Evaluasi Pencegahan Korupsi

RRI.CO.ID, Bima - Pemerintah Kota Bima akhirnya memberikan penjelasan resmi terkait kehadiran Tim Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kota Bima.

Pemkot Bima menegaskan, kedatangan Tim MCSP KPK tersebut murni dalam rangka melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pencegahan korupsi sekaligus perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.

Juru Bicara Pemerintah Kota Bima yang juga Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Kota Bima, Dr. Muhammad Hasyim, S.Sos., SH., M.Ec.Dev., mengatakan kegiatan tersebut merupakan agenda resmi dalam rangka mengevaluasi sejauh mana indikator pencegahan korupsi telah dijalankan oleh Pemerintah Kota Bima.

"Kehadiran Tim MCSP KPK murni untuk melakukan evaluasi pelaksanaan MCSP dan melihat sejauh mana indikator pencegahan korupsi telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bima," kata Hasyim

Menurut Hasyim, kegiatan tersebut merupakan bagian dari mekanisme evaluasi sekaligus penguatan tata kelola pemerintahan daerah. Karena itu, ia meminta agar kehadiran Tim MCSP KPK tidak ditafsirkan di luar konteks agenda resmi yang sedang berlangsung.

Rapat koordinasi tersebut mengangkat tema “Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah”. Kegiatan dihadiri jajaran Pemerintah Kota Bima, pimpinan dan anggota DPRD Kota Bima, serta perwakilan dari KPK, BPKP, Kementerian Dalam Negeri dan LKPP.

Sejumlah aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi bahan pembahasan dalam forum tersebut.

Di antaranya meliputi perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aparatur, pengawasan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.

Seluruh indikator tersebut menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat sistem pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Bima.

Pemkot Bima memandang proses evaluasi MCSP sebagai instrumen penting untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berlangsung secara transparan, akuntabel, efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasyim juga menegaskan, pihaknya perlu meluruskan berbagai informasi yang berkembang di tengah masyarakat mengenai kedatangan Tim KPK tersebut.

“Jadi, kami perlu meluruskan informasi yang berkembang. Kedatangan Tim MCSP KPK hari ini merupakan agenda evaluasi dan pemantauan tata kelola pemerintahan serta pencegahan korupsi. Tidak ada agenda lain di luar konteks tersebut yang perlu ditafsirkan secara berbeda,” ujarnya.

Pemkot Bima sekaligus mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai ataupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi mengenai agenda kedatangan Tim MCSP KPK.

Menurut Hasyim, pemerintah daerah tetap terbuka terhadap seluruh proses pemantauan dan evaluasi yang dilakukan lembaga negara. Hal tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

"Evaluasi seperti ini justru menjadi bagian dari upaya bersama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan mencegah terjadinya praktik korupsi. Pemkot Bima tentu akan memberikan dukungan dan informasi yang diperlukan dalam proses evaluasi tersebut," katanya.

Rapat koordinasi dan evaluasi bersama Tim MCSP KPK tersebut berlangsung sepanjang hari. Hingga Senin malam, jajaran terkait di lingkungan Pemerintah Kota Bima masih mengikuti rangkaian kegiatan evaluasi tersebut.

Pemkot Bima berharap seluruh pihak dapat melihat kehadiran Tim MCSP KPK secara proporsional dan tidak menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang belum memiliki dasar maupun konfirmasi resmi.

Bagi pemerintah daerah, proses pemantauan dan evaluasi tersebut merupakan kesempatan untuk mengidentifikasi berbagai hal yang masih perlu diperbaiki sekaligus memperkuat komitmen terhadap pemerintahan yang transparan, akuntabel dan bebas dari praktik korupsi.