RRI.CO.ID, Mataram-Pemerintah Kota Mataram kembali mendapat penguatan komitmen antikorupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui evaluasi implementasi indikator Kabupaten/Kota Berani Berantas Korupsi (BER-AKSI) di Ruang Kenari Kantor Wali Kota Mataram.

Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang penilaian, tetapi juga mempertegas pentingnya membangun sistem pencegahan korupsi yang berkelanjutan melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Wakil Kepala Satuan Tugas 1 Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Firlana Ismayadin, menegaskan bahwa praktik korupsi yang ditangani KPK hingga kini masih menggunakan pola lama sehingga pemerintah daerah harus memperkuat pengawasan internal sejak dini.

"Modus yang dilakukan oleh mereka yang ditangani itu-itu lagi. Tidak ada yang baru, masih sama. Karena itu kami mengingatkan agar setiap temuan APIP segera ditindaklanjuti, jangan ditunda-tunda. Pencegahan harus menjadi budaya," ujarnya, di Mataram Rabu 29 Juli 2026.

Dalam kesempatan itu, KPK juga memperkenalkan transformasi program Kabupaten/Kota Antikorupsi menjadi Kabupaten/Kota BER-AKSI dengan lima indikator utama, yakni pengawasan, pelayanan publik, budaya kerja antikorupsi, peran serta masyarakat, dan kearifan lokal.

Langkah tersebut diperkuat dengan asesmen awal melalui Monitoring Center for Prevention (MCP), Survei Penilaian Integritas (SPI), maturitas APIP, dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

"Hingga semester pertama 2026 terdapat 18 pemerintah kabupaten/kota yang telah ditangani KPK melalui penyelidikan maupun operasi tangkap tangan, sehingga penguatan pencegahan dinilai semakin mendesak," katanya.

Semantara itu Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana menyatakan predikat Kota Percontohan Antikorupsi merupakan amanah yang harus dijaga seluruh aparatur sipil negara. Menurutnya, pelayanan publik yang cepat tidak boleh mengabaikan aturan karena integritas merupakan fondasi utama kepercayaan masyarakat.

"Saya minta seluruh perangkat daerah terus menjaga integritas, memberikan pelayanan terbaik, dan tidak melakukan hal-hal yang di luar aturan," ujar Mohan menegaskan.

Mohan berharap KPK terus memberikan pendampingan agar budaya antikorupsi di Kota Mataram semakin kuat. Ke depan, sinergi KPK bersama Kementerian Dalam Negeri melalui pembentukan sepuluh klaster pengawasan antikorupsi diharapkan mampu memperkuat pengawasan lintas daerah.

"Mohon kami terus dikawal dan disupervisi. Apa yang sudah kami peroleh akan terus kami jaga dan kami rawat," kata Mohan.