RRI.CO.ID, Mataram - Pagi itu, suara masyarakat terdengar lebih lantang dari biasanya. Melalui program “Halo RRI” yang mengudara dari Mataram, Selasa, 7 April 2026 mulai pkl. 09.00-10.00 Wita, keluhan demi keluhan mengalir tanpa jeda.

Di balik sapaan hangat penyiar Apriana dan Dian Mustafa, tersimpan kegelisahan warga yang belum juga menemukan jawaban atas persoalan yang mereka hadapi.

Program pengaduan publik itu kembali menjadi ruang curhat yang jujur. Mulai dari kekhawatiran global hingga persoalan mendasar di daerah, semuanya bertemu dalam satu frekuensi.

Isu perang antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel sempat menjadi pembuka pembahasan. Dampaknya terasa hingga ke dapur-dapur warga, harga minyak dunia melonjak, memicu kekhawatiran akan kenaikan harga kebutuhan pokok. Namun, masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak panik dalam menyikapi situasi global yang tak menentu itu.

Dari isu dunia, percakapan kemudian beralih ke realitas yang lebih dekat, Lombok Utara. Delapan tahun setelah gempa besar 2018 mengguncang, luka itu rupanya belum sepenuhnya sembuh. Masih ada warga yang belum mendapatkan bantuan rumah tahan gempa. Sebagian dari mereka bahkan terpaksa meminjam uang ke bank demi memperbaiki tempat tinggal yang rusak.

Di tengah kondisi itu, harapan tetap ada. Pemerintah melalui PUPR disebut telah melakukan pendataan dan merencanakan pembangunan rumah tahan gempa bagi korban yang belum tersentuh bantuan. Meski demikian, bagi warga, waktu yang terus berjalan membuat harapan terasa semakin panjang untuk ditunggu.

Keluhan lain datang dari infrastruktur jalan dan jembatan yang belum rampung. Rahim, warga Kabupaten Lombok Utara, menyuarakan kegelisahannya terkait kondisi jalan di Desa Samaguna, Kecamatan Tanjung. Jalan yang setiap hari dilalui warga itu masih dipenuhi lubang dan kerusakan.

“Kalau ada bantuan dari pemerintah pusat, kami berharap segera diperbaiki. Jangan sampai tidak tepat sasaran,” ujarnya dengan nada penuh harap.

Suara Rahim bukan tanpa gema. Anggota Komisi II DPRD Lombok Utara, Artadi, membenarkan kondisi tersebut. Ia mengakui bahwa jalan di Desa Samaguna memang rusak parah dan belum pernah tersentuh perbaikan sejak Lombok Utara masih menjadi bagian dari Lombok Barat.

Bahkan, dari hasil inspeksi di lapangan, jalan tersebut masuk dalam kategori yang rusak berat dan harus segera diprioritaskan. Selain menjadi akses penting warga, jalur itu juga dilalui santri dan wali santri menuju pondok pesantren. Kondisi jalan yang sempit dan berlubang membuat aktivitas sehari-hari menjadi tidak nyaman, bahkan berisiko.

Menariknya, jalan ini juga kerap digunakan sebagai jalur alternatif saat kegiatan car free day setiap Minggu. Sebuah ironi—di satu sisi menjadi ruang publik, di sisi lain belum layak dilalui dengan aman.

Persoalan klasik kembali muncul : keterbatasan anggaran. Namun, DPRD mendorong agar pemerintah daerah lebih optimal memanfaatkan sumber pendapatan yang ada, termasuk dari pajak masyarakat.

“Kalau masyarakat sudah taat membayar pajak, sudah seharusnya kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan,” jelas Artadi.

Dari gelombang suara yang masuk ke “Halo RRI”, tergambar jelas satu hal, masyarakat tidak hanya mengeluh, tetapi juga berharap. Mereka ingin didengar, diperhatikan, dan yang terpenting, mendapatkan solusi nyata.

Di antara frekuensi radio yang mengudara, terselip harapan sederhana : agar jalan yang rusak bisa diperbaiki, rumah yang tertunda bisa dibangun, dan janji pembangunan benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan. (Joe/RRI)