RRI.CO.ID, Lombok Timur - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) berkomitmen berpihak kepada petani tembakau. Ini terutama dalam memastikan petani mendapatkan harga yang adil setelah melalui proses panjang dalam budidaya hingga panen.
Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, menyatakan pemerintah daerah siap turun tangan apabila ditemukan adanya permainan harga oleh perusahaan yang berpotensi merugikan petani.
“Pemerintah tentu akan turun tangan apabila ada permainan harga yang merugikan petani. Kami akan berkoordinasi dengan perusahaan agar penentuan harga tetap memperhatikan analisis usaha para petani,” ujar Khairul Warisin, Selasa 18 Agustus 2026
Dikatakannya, keuntungan petani harus menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan harga komoditas tembakau. Hal itu mengingat besarnya biaya, tenaga, dan waktu yang telah dikeluarkan petani selama satu musim tanam.
“Petani sudah melalui proses yang panjang, mengeluarkan biaya dan tenaga. Karena itu, keuntungan petani harus menjadi bagian penting dalam penetapan harga tembakau,” katanya.
Haerul juga menilai harga tembakau tidak boleh ditentukan secara sepihak dengan hanya menggunakan alasan kondisi cuaca. Menurutnya, kualitas hasil panen harus menjadi salah satu dasar dalam menentukan harga pembelian.
“Kalau kualitas tembakau yang dihasilkan petani baik, maka harga yang diberikan juga harus mencerminkan kualitas tersebut. Jangan sampai harga ditentukan secara sepihak hanya dengan alasan kondisi cuaca,” katanya.
Untuk menciptakan mekanisme penentuan harga yang lebih adil, pemerintah mendorong adanya forum yang mempertemukan seluruh pihak terkait. Forum tersebut melibatkan pemerintah, perusahaan tembakau, kelompok tani, serta asosiasi petani tembakau.
Melalui forum tersebut, pembahasan harga diharapkan dapat dilakukan secara terbuka dengan mempertimbangkan biaya produksi, kualitas tembakau, kondisi pasar, serta keuntungan yang layak bagi petani.
“Kita ingin ada forum bersama antara pemerintah, perusahaan, kelompok tani dan asosiasi petani tembakau. Dengan begitu, penentuan harga tidak dilakukan sepihak, tetapi dibicarakan bersama berdasarkan kondisi riil di lapangan,” ucapnya.
Keterlibatan kelompok tani dan asosiasi petani tembakau dinilai penting agar kepentingan petani dapat disampaikan secara langsung dalam proses pembahasan harga. Petani diharapkan memiliki ruang yang cukup untuk menyampaikan kondisi biaya produksi dan berbagai tantangan yang mereka hadapi selama musim tanam.
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur juga berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan kesejahteraan petani. Pemerintah tidak ingin persoalan harga justru membuat petani mengalami kerugian setelah mengeluarkan modal dan tenaga yang besar untuk menghasilkan tembakau.
“Yang kita harapkan adalah petani mendapatkan harga yang adil sesuai dengan biaya produksi dan kerja keras yang sudah dikeluarkan selama satu musim tanam,” ungkapnya.
Pemkab Lombok Timur memastikan koordinasi dengan perusahaan tembakau akan terus dilakukan untuk mengawal proses pembelian hasil panen. Pemerintah juga berharap seluruh pihak mengedepankan keterbukaan dan tidak mengambil keputusan yang hanya menguntungkan salah satu pihak.
Dengan adanya mekanisme penetapan harga yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah berharap komoditas tembakau tetap memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi masyarakat, khususnya para petani yang menggantungkan penghidupannya dari sektor tersebut.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....