RRI.CO.ID, Bima – Berawal dari usaha rumahan yang dirintis seorang diri, Rahmah, pelaku UMKM asal Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, kini berhasil membangun kelompok usaha bernama Kasih Ibu yang menaungi 36 pelaku UMKM. Melalui kelompok tersebut, ia tidak hanya mengajak pelaku usaha berkembang bersama, tetapi juga membantu anggotanya memperoleh legalitas usaha, mulai dari Nomor Induk Berusaha (NIB) hingga sertifikasi halal sebagai bekal untuk memperluas pasar.

Saat menjadi narasumber di RRI Bima, Rahmah menceritakan, banyak pelaku UMKM di sekitarnya memiliki produk berkualitas, namun belum memiliki legalitas usaha. Kondisi tersebut membuat produk mereka sulit menembus pasar yang lebih luas maupun mengikuti berbagai program pemberdayaan pemerintah.

"Awalnya mereka bilang belum punya NIB dan sertifikat halal. Akhirnya saya ajak bergabung, lalu kami berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian agar mereka mendapat pendampingan mengurus seluruh persyaratan usaha," ujarnya.

Melalui pendampingan tersebut, seluruh anggota kelompok kini telah memiliki NIB masing-masing. Legalitas itu menjadi pintu masuk bagi mereka untuk memperoleh pelatihan, mengikuti pameran, hingga memperluas jaringan pemasaran produk.

Menurut Rahmah, manfaat legalitas usaha sangat dirasakan para pelaku UMKM. Produk yang sebelumnya hanya dipasarkan di lingkungan sekitar kini lebih mudah diterima di berbagai toko, dikenal oleh masyarakat, bahkan mendapat perhatian pemerintah.

"Kalau sudah punya NIB, produk kami lebih mudah dipasarkan, bisa masuk toko, dan lebih dikenal oleh pemerintah maupun masyarakat," katanya.

Selain NIB, Rahmah juga telah melengkapi legalitas untuk sejumlah produk unggulannya, seperti sertifikasi halal, hasil uji laboratorium, hingga dokumen pendukung yang membuka peluang ekspor untuk produk tertentu. Kelengkapan tersebut meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk lokal yang dihasilkannya.

Sementara itu pendamping UMKM dari Bappeda Kabupaten Bima, Vivi, mengatakan legalitas merupakan fondasi penting agar UMKM mampu naik kelas. Menurutnya, pelaku usaha yang telah memiliki dokumen usaha lebih mudah mendapatkan akses pembinaan, promosi, hingga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak.

"Pemerintah terus berupaya mendampingi UMKM agar memiliki legalitas lengkap sehingga produknya semakin dipercaya dan mampu bersaing di pasar," ujarnya.

Vivi menjelaskan, berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Bima, saat ini terdapat sekitar 1.700 UMKM yang tersebar di berbagai kecamatan. Dari jumlah tersebut, lebih dari 200 pelaku UMKM telah difasilitasi memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Selain pengurusan NIB, pemerintah daerah juga memberikan pendampingan dalam pengurusan sertifikasi halal, izin edar, hingga pelatihan peningkatan kapasitas pelaku usaha.

Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Bappeda, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja, serta instansi terkait lainnya.

Menurut Vivi, dukungan pemerintah tidak selalu diwujudkan dalam bentuk bantuan modal. Promosi produk melalui pameran, mempertemukan pelaku UMKM dengan calon pembeli, hingga membuka akses kerja sama dengan berbagai instansi juga menjadi bentuk dukungan yang berdampak langsung terhadap perkembangan usaha.

Untuk itu Rahmah mengaku masih berharap adanya tambahan dukungan permodalan agar kapasitas produksinya dapat terus meningkat. Saat ini, selain mengembangkan kerajinan daur ulang, ia juga memproduksi kopi bubuk dan bawang goreng yang telah memiliki legalitas lengkap.

Bagi Rahmah, keberhasilan kelompok yang dibangunnya bukan sekadar bertambahnya jumlah anggota, melainkan semakin banyak pelaku UMKM yang kini memiliki legalitas usaha, lebih percaya diri memasarkan produknya, serta mampu memanfaatkan berbagai peluang yang difasilitasi pemerintah.

"Kami ingin semakin banyak UMKM di Kabupaten Bima yang naik kelas. Kalau legalitasnya lengkap, peluang untuk berkembang juga akan semakin besar," tutupnya.