KBRN, Mataram: Dinas Pariwisata Kota Mataram menegaskan komitmennya untuk mendukung seluruh pelaku UMKM, khususnya pedagang kuliner di kawasan wisata seperti Pantai Ampenan, agar memperoleh sertifikat halal. Upaya ini menjadi langkah strategis untuk menghidupkan kembali citra wisata halal Kota Mataram, sekaligus memberikan kepastian bagi wisatawan mengenai keamanan dan kehalalan makanan yang mereka konsumsi.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram, Cahya Samudra, menjelaskan bahwa proses sertifikasi halal di kawasan Pantai Ampenan merupakan sinergi lintas instansi. Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Mataram menjadi fasilitator utama bagi para pedagang, khususnya pelaku usaha kuliner.

“Tentu ini kita dukung karena biasanya Sertifikasi halal ini melibatkan banyak pihak dan semoga bisa terimplementasikan dengan baik," ungkapnya Senin (8/12/2025).

Menurut Cahya, revitalisasi wisata halal tidak hanya menyasar Pantai Ampenan, tetapi juga akan merambah destinasi lain seperti Loang Baloq. “Tagline wisata halal harus dihidupkan kembali. Pengunjung perlu diyakinkan bahwa kuliner di destinasi wisata Mataram aman, bersih, dan berstatus halal,” katanya.

Dengan sertifikat yang terstandardisasi, pelaku usaha dapat meningkatkan daya tarik kuliner lokal di mata wisatawan domestik maupun mancanegara.Meski proses pengurusan sertifikasi halal pada prinsipnya dilakukan secara mandiri oleh para pelaku usaha, pemerintah kota memastikan adanya dukungan kolektif berupa koordinasi dengan sejumlah pihak.

"Saat ini belum ada yang punya sertifikat hallal tapi sedang di upayakan tentu dengan berbagai pihak," jelasnya.

Sebelumnya Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Mataram menargetkan sebanyak 18 UMKM kuliner di kawasan eks pelabuhan dapat tersertifikasi paling lambat Agustus. Prosesnya menggunakan skema safety clear, yaitu mekanisme yang lebih menekankan pada higienitas, penyimpanan, dan pengolahan bahan makanan laut.

Kegiatan tersebut akan melibatkan Halal Center Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) NTB, yang telah melakukan kunjungan lapangan, verifikasi data, dan memetakan kebutuhan masing-masing UMKM.