Temuan Uang Palsu di NTB Capai 1.774 Lembar, Lampaui Total 2025

RRI.CO.ID, Mataram — Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat temuan uang rupiah palsu mencapai 1.774 lembar hingga Juli 2026. Jumlah tersebut telah melampaui total temuan uang palsu sepanjang 2025.

Kepala Kantor Perwakilan BI NTB mengungkapkan, pecahan Rp100 ribu menjadi uang palsu yang paling banyak ditemukan di wilayah NTB.

“Temuan uang palsu yang ditemukan BI melalui perbankan sudah lebih tinggi dibandingkan temuan uang palsu selama tahun 2025,” ujarnya dalam kegiatan Bincang Bareng Media bersama Forum Wartawan Ekonomi dan Bisnis (FWE) NTB di Mataram, Rabu 2 September 2026.

Kondisi tersebut menjadi perhatian BI. Masyarakat diminta semakin mengenali ciri-ciri keaslian rupiah agar tidak menjadi korban maupun tanpa sengaja mengedarkan uang palsu.

Untuk menekan peredaran uang palsu, BI memperkuat sinergi dengan perbankan dan aparat penegak hukum. Edukasi juga terus diperluas melalui program Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah (CBP Rupiah).

Edukasi tidak hanya menyasar masyarakat umum, tetapi juga pelajar, pedagang, guru, hingga aparat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

BI bahkan menggandeng Bhabinkamtibmas dan Babinsa untuk memperluas pemahaman masyarakat di tingkat desa dan kelurahan mengenai ciri-ciri keaslian uang rupiah.

“Bhabinkamtibmas maupun Babinsa langsung berhadapan dengan masyarakat. Kami harapkan pemahaman mengenai ciri-ciri keaslian rupiah juga bisa dipahami oleh mereka,” katanya.

Penguatan kapasitas juga dilakukan kepada teller perbankan yang menjadi salah satu garda terdepan dalam menerima transaksi uang tunai dari masyarakat.

Selain pencegahan, BI turut melakukan verifikasi terhadap uang yang diragukan keasliannya melalui perbankan. Uang yang dicurigai palsu akan diperiksa untuk memastikan status keasliannya.

BI NTB bersama Kejaksaan Negeri Mataram juga telah memusnahkan sekitar 1.300 lembar uang palsu pada 3 Juli 2026. Uang tersebut merupakan barang bukti dari penindakan kasus pidana yang dilakukan aparat penegak hukum.