RRI.CO.ID, Lombok Timur - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp55 miliar. Nilai tersebut turun hampir 50 persen dibandingkan alokasi tahun 2025 yang mencapai Rp104 miliar.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lombok Timur, Zaidar Rohman, menjelaskan penurunan alokasi DBHCHT tahun ini merupakan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat.

"Alokasi DBHCHT Kabupaten Lombok Timur tahun 2026 sebesar Rp55 miliar. Nilai ini memang mengalami penurunan hampir 50 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebagai konsekuensi dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat," ujar Zaidar, Kamis 1 6 Juli 2026.

Ia menjelaskan, selama ini DBHCHT menjadi salah satu sumber pendanaan penting bagi berbagai program strategis daerah. Dana tersebut dimanfaatkan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi puluhan ribu petani dan buruh tembakau, hingga kegiatan penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Lombok Timur.

Meski alokasi anggaran berkurang cukup signifikan, Zaidar memastikan berbagai program prioritas yang telah direncanakan tetap dapat dilaksanakan dan tidak akan terganggu.

"Walaupun anggarannya berkurang, pemerintah daerah berkomitmen agar seluruh program prioritas yang bersumber dari DBHCHT tetap berjalan sesuai rencana. Kami juga sedang melakukan sosialisasi terkait mekanisme pencairan dana kepada seluruh pihak yang berkepentingan," katanya.

Untuk meningkatkan penerimaan DBHCHT pada tahun-tahun mendatang, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur akan mengoptimalkan berbagai potensi daerah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memaksimalkan keberadaan Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT) di Paok Motong agar mampu meningkatkan produksi sekaligus penerimaan cukai hasil tembakau.

"Kami optimis pengembangan APHT di Paok Motong akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan produksi hasil tembakau dan penerimaan DBHCHT. Dengan begitu, ruang fiskal daerah untuk membiayai program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga akan semakin besar," ucap Zaidar.