TPID Lombok Timur Ikuti Rakor Inflasi Daerah Bersama Kemendagri

RRI.CO.ID, Lombok Timur - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap berbagai upaya pengendalian harga pangan, khususnya di daerah yang masih mengalami kenaikan harga. Evaluasi diperlukan untuk memastikan intervensi yang dilakukan pemerintah memberikan dampak nyata terhadap masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Tomsi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah M3 September 2026 yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah, Senin, 21 September 2026. Rakor tersebut diikuti Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lombok Timur secara virtual dari Ruang Command Center.

Tomsi menegaskan pengendalian harga pangan perlu dilakukan secara konsisten karena berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat. Rakor yang dilaksanakan secara rutin menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di daerah.

“Dalam kesempatan pagi hari ini, hampir 200 kali kita melaksanakan pertemuan setiap minggunya dan tentunya kita akan terus melaksanakan ini untuk menjaga harga barang-barang, terutama pangan, tetap stabil sehingga kita dapat memberikan sesuatu yang terbaik agar daya beli masyarakat juga terjaga,” ujar Tomsi.

Dalam rakor tersebut disampaikan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Agustus 2026 secara month-to-month tercatat sebesar 0,21 persen. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 0,57 persen dengan andil 0,17 persen, yang antara lain dipengaruhi komoditas daging ayam ras, cabai rawit, ikan segar, dan beras.

Sementara itu, perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Lombok Timur pada minggu ketiga September berada pada urutan keempat di Provinsi NTB dengan perubahan sebesar 0,99 persen. Komoditas yang memberikan andil terbesar terhadap kenaikan IPH Lombok Timur yakni daging ayam ras sebesar 0,9201 persen, cabai rawit 0,5886 persen, dan udang basah 0,0384 persen.

Adapun komoditas dengan fluktuasi harga tertinggi pada minggu berjalan adalah bawang merah. Secara nasional, perubahan IPH Lombok Timur sebesar 0,99 persen menempatkan daerah ini pada urutan ke-244 dari 360 kabupaten/kota.

Dalam kesempatan tersebut, Tomsi juga menyoroti masih adanya daerah yang mengalami kenaikan harga beras. Berdasarkan paparan Perum Bulog, terdapat 135 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras sehingga diperlukan evaluasi bersama untuk mengetahui faktor penyebabnya.

“Upaya-upayanya sudah oke, sudah bagus, saya sangat menghargai. Tapi kita tidak bisa hanya melihat upaya yang sudah baik jika hasilnya belum baik. Nah, ini harus dicari penyebabnya,” ungkapnya.

Ia meminta pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada proses atau langkah intervensi yang telah dilakukan, tetapi juga melihat hasil yang dirasakan masyarakat. Evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar untuk menentukan langkah pengendalian yang lebih tepat terhadap komoditas yang mengalami kenaikan harga.

Rakor tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memantau perkembangan harga serta menentukan langkah intervensi yang diperlukan. TPID Kabupaten Lombok Timur terus melakukan pemantauan terhadap komoditas pangan strategis, terutama komoditas yang memberikan andil terhadap perubahan IPH, guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.