KBRN, Mataram: Upaya memperkuat kedaulatan garam nasional memasuki babak baru. PT Garam bersama Pemerintah Provinsi NTB dan DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) NTB resmi menandatangani kerja sama pendataan, pembinaan, dan pembelian garam rakyat di wilayah Nusa Tenggara Barat. Penandatanganan ini disaksikan langsung oleh Gubernur Bali dan Gubernur NTT, Rabu (26/11/2025).

Adapun pihak yang meneken kerja sama tersebut yakni Direktur Utama PT Garam Abraham Mose bersama Direktur Operasional Syaifudin, Gubernur NTB Dr. Lalu Muhamad Iqbal, serta Ketua DPD HKTI NTB Willgo Zainar.

Ketua HKTI NTB Willgo Zainar menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan momentum penting untuk memperkuat ekosistem garam di NTB, salah satu daerah dengan potensi tambak garam terbesar di Indonesia. “NTB adalah daerah penghasil garam yang sangat potensial, selain NTT dan Madura. Dengan kerja sama ini, PT Garam sebagai BUMN berkewajiban menyerap garam rakyat, menjaga stabilitas harga, dan memperkuat proses pengolahannya,” ujar Willgo kepada wartawan, Kamis (27/11/2025).

Willgo menjelaskan, pemerintah pusat memberi perhatian khusus terhadap pengembangan industri garam di NTB, terutama di Pulau Sumbawa yang diproyeksikan masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) komoditas garam. “Dalam waktu dekat, Sumbawa akan menjadi salah satu kawasan industri garam nasional. Kita ingin tidak hanya menjual garam mentah, tetapi juga membangun industri pengolahan di sini,” tegasnya.

Menurutnya, potensi hilirisasi sangat besar, mengingat jenis garam yang dibutuhkan industri beragam, mulai dari garam konsumsi rumah tangga, industri makanan, kecantikan, hingga farmasi. Selama ini, kata Willgo, garam rakyat banyak dikirim ke luar daerah tanpa proses pengolahan yang memberi nilai tambah. Karena itu, hadirnya industri pengolahan di dalam wilayah NTB menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing dan nilai jual garam rakyat.

Dalam kerja sama ini, HKTI NTB berperan melakukan pendataan, pembinaan teknis, serta penguatan koordinasi antara petani dan PT Garam sebagai offtaker. HKTI juga mendorong jajaran DPC HKTI kabupaten/kota untuk mempercepat pendataan tambak garam rakyat guna memastikan program berjalan efektif.

“Kita memastikan semua produksi garam rakyat dapat diserap. PT Garam sudah menyiapkan pendanaan yang didukung oleh HIMBARA. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan ini dan memastikan para petani mendapat harga yang layak,” jelas Willgo.

Willgo menegaskan bahwa Pemprov NTB siap mendukung langkah ini, termasuk penyediaan infrastruktur dasar yang dibutuhkan, seperti akses jalan tambak, jaringan air, hingga sarana pendukung produksi lainnya.Kerja sama serupa sebelumnya telah dijalankan di NTT, dan kini NTB menjadi provinsi berikutnya yang mempercepat kolaborasi dengan PT Garam dalam penguatan sektor garam nasional.

“Pemerintah daerah tentu akan mengawal program ini. Jika ada kebutuhan infrastruktur dasar, pemprov akan mengambil bagian,” katanya.

Willgo optimistis, dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, BUMN, dan organisasi petani, NTB dapat menjadi salah satu pusat produksi garam yang mampu mendukung target swasembada garam nasional.

“Potensi garam kita besar. Tinggal diperluas arealnya, ditingkatkan produktivitasnya, dan diperkuat nilai jualnya. Dengan dukungan semua pihak, NTB siap menjadi bagian penting dalam kemandirian garam nasional,” ujarnya.