Jeritan Dapur Rakyat NTB, Dari Gas Melon hingga Pupuk yang Kian Sulit Digenggam

RRI.CO.ID, Mataram — Setiap awal pekan, suara-suara warga kembali menemukan ruangnya melalui program Hallo RRI. Senin pagi, 13 April 2026, gelombang pengaduan itu terasa lebih berat dari biasanya. Bukan sekadar keluhan, melainkan potret kegelisahan yang pelan-pelan menggerus ketahanan hidup masyarakat di Nusa Tenggara Barat.

Dipandu Apriana Mahdan dan Mardiana, siaran itu menghadirkan cerita yang sama dari berbagai penjuru: gas melon 3 kilogram yang semakin sulit dicari, harga yang melonjak, hingga kebutuhan pokok yang perlahan menjauh dari jangkauan.

Di Kota Mataram, harga memang masih relatif stabil. Namun di wilayah lain, terutama di Kabupaten Lombok Utara, realitasnya berbeda. Tiga minggu terakhir, harga gas melon di tingkat pengecer menembus angka Rp25.000 hingga Rp35.000 per tabung. Angka yang bagi sebagian orang mungkin biasa, tetapi bagi banyak keluarga, itu berarti harus mengurangi kebutuhan lain.

Di balik angka-angka itu, ada dapur-dapur yang mulai kehilangan nyala.

Sebagian warga bahkan mulai mempertimbangkan kembali ke masa lalu—menggunakan minyak tanah. Namun pilihan itu pun tak mudah. Minyak tanah kini langka dan mahal. Sementara opsi kayu bakar menghadirkan dilema baru: ancaman kerusakan hutan akibat penebangan liar demi kebutuhan memasak.

“Kalau tidak ada gas, kami mau pakai apa?” menjadi pertanyaan sederhana yang menggantung di udara, tanpa jawaban pasti.

Tak berhenti di situ, keluhan warga juga merambah ke sektor lain yang tak kalah penting: pertanian dan kesehatan. Harga pupuk yang naik dan ketersediaan obat-obatan yang terbatas mulai menimbulkan kekhawatiran baru. Para petani cemas, hasil panen mereka ke depan bisa terancam menurun, sementara biaya produksi terus meningkat.

Aisyah, seorang warga Lombok, menyuarakan harapan yang sederhana namun mendesak. Ia meminta pemerintah hadir lebih tegas dalam mengawasi distribusi.

“Pemerintah harus memperketat penyaluran gas dan pupuk. Kalau perlu, pembelian wajib pakai KTP supaya tepat sasaran,” ujarnya.

Baginya, masalah ini bukan sekadar harga, tetapi soal keadilan distribusi—apakah bantuan benar-benar sampai kepada yang berhak.

Di sisi lain, kebutuhan dapur lainnya juga ikut merangkak naik. Harga minyak goreng curah kini berada di kisaran Rp17.000 per liter. Bagi sebagian rumah tangga, kenaikan kecil mungkin masih bisa ditoleransi. Namun ketika lonjakan mencapai Rp3.000 hingga Rp5.000, beban itu terasa nyata di meja makan.

Di tengah situasi ini, masyarakat tidak menuntut hal yang muluk. Mereka hanya ingin harga yang wajar, pasokan yang cukup, dan kepastian bahwa kebutuhan dasar mereka tidak menjadi barang langka.

Hallo RRI sekali lagi menjadi cermin: bahwa di balik dinamika ekonomi dan distribusi, ada kehidupan sehari-hari yang terus berjuang untuk tetap berjalan.

Dan dari suara-suara itu, satu pesan terdengar jelas—masyarakat berharap negara hadir, tidak hanya mendengar, tetapi juga bertindak. (Uki/RRI)