MBG di Mataram Diawasi dari Dapur hingga Sekolah

  • 28 Agt 2026 09:39 WIB
  •  Mataram

RRI.CO.ID, Mataram – Pemerintah Kota Mataram memperkuat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak hanya berorientasi pada jumlah makanan yang disalurkan, tetapi juga memastikan keamanan, kualitas, dan manfaatnya bagi anak-anak.

Asisten I Setda Kota Mataram sekaligus Ketua Satgas MBG Kota Mataram, H. Lalu Martawang, mengatakan pemerintah daerah tidak ingin pelaksanaan MBG sepenuhnya diserahkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurutnya, diperlukan koordinasi antara pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, sekolah, orang tua, serta masyarakat untuk memastikan program berjalan optimal agar pelaksanaan MBG sesuai dengan tujuan awal.

“Jangan menyerahkan sepenuhnya MBG kepada BGN dan SPPG saja. Tanggung jawab ini harus dilakukan secara bersama,” katanya, Jumat 28 Agustus 2026.

Martawang menegaskan sekolah juga harus diberi ruang untuk menolak makanan yang tidak memenuhi ketentuan keamanan pangan. Setiap dapur SPPG diwajibkan memberikan label pada makanan, termasuk informasi batas waktu konsumsi maksimal empat jam setelah makanan matang.

“Kita tidak ingin mempertaruhkan nyawa anak-anak kita. Kalau makanan tidak memenuhi ketentuan, sekolah harus berani melakukan penolakan,” ujarnya.

Selain pengawasan di sekolah, pemerintah daerah mendorong adanya mekanisme pelaporan cepat melalui sistem Portal Radar MBG apabila ditemukan persoalan dalam distribusi maupun kualitas makanan. Orang tua, komite sekolah, dan masyarakat juga diharapkan aktif melakukan pengawasan, termasuk dapat melihat proses pengolahan makanan di dapur MBG.

“Pastikan dapur-dapur MBG memenuhi standar keamanan pangan dan higienisasi. Syarat mutlak yang tidak bisa ditawar adalah setiap dapur harus memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS),” tegas Martawang.

Penguatan koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri dalam rapat bersama kepala daerah dan pimpinan BGN yang diikuti Pemkot Mataram secara daring. Pemerintah daerah diminta mengoptimalkan komunikasi dan sinkronisasi program MBG, sekaligus memastikan ketepatan sasaran melalui pemanfaatan data.

"Keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jumlah porsi yang dibagikan, tetapi harus dilihat dari input, proses, output, outcome hingga dampaknya, terutama dalam mendukung penanganan stunting," ujar Martawang.

google-preference
Kata Kunci / Tags

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....