RRI.CO.ID, Lombok Timur - Masyarakat diminta lebih waspada terhadap maraknya dugaan penipuan berkedok pembangunan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Modus yang digunakan umumnya berupa tawaran kerja sama pembangunan dapur atau Sarana Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan iming-iming keuntungan besar, namun tanpa kejelasan legalitas.

Ketua Forum Mitra SPPG MBG BGN Lombok Timur, Muallani menegaskan, masyarakat harus lebih teliti sebelum memutuskan bergabung atau berinvestasi dalam program tersebut. Menurutnya, setiap pihak yang mengaku menawarkan kerja sama pembangunan dapur MBG harus dipastikan terlebih dahulu identitas dan legalitasnya.

“Kalau ada yang mengajak kerja sama, masyarakat harus cek dulu ID SPPG-nya, yayasannya, dan apakah sudah terdaftar di portal resmi. Bisa juga ditanyakan langsung ke koordinator wilayah maupun pihak terkait di kecamatan,” ujarnya Sabtu, 23 Mei 2026.

Ia menjelaskan, pembangunan dapur MBG memang membutuhkan biaya besar. Satu titik pembangunan bahkan diperkirakan membutuhkan anggaran hingga Rp1,2 miliar sampai Rp1,5 miliar sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.

Karena itu, kata dia, masyarakat jangan mudah percaya hanya dengan penawaran lisan tanpa dokumen resmi dan kekuatan hukum yang jelas. Seluruh bentuk kerja sama, terutama yang berkaitan dengan lahan dan investasi, wajib dilengkapi dokumen legal seperti sertifikat tanah, surat perjanjian, hingga akta notaris.

“Kalau menyewa lahan, harus ada sertifikat lengkap dan perjanjian yang kuat antara pemilik lahan dengan mitra. Jangan hanya mengandalkan omongan,” jelasnya.

Muallani menambahkan, legalitas lahan menjadi syarat penting dalam pembangunan dapur MBG. Pihak Badan Gizi Nasional (BGN) disebut tidak akan menerima lokasi yang status lahannya tidak jelas.

Ia juga mengingatkan agar investor atau masyarakat yang terlibat dalam pembangunan dapur MBG ikut tercantum secara resmi dalam struktur kerja sama yayasan, sehingga memiliki dasar hukum yang kuat jika terjadi persoalan di kemudian hari. Menurutnya, hingga saat ini belum ada laporan resmi terkait korban penipuan pembangunan dapur MBG di Lombok Timur.

Namun, pihaknya mengaku sering mendengar adanya keluhan dan persoalan yang muncul di tingkat bawah terkait kerja sama pembangunan dapur.

“Sejauh ini baru sebatas cerita-cerita yang kami dengar. Kalau memang ada yang merasa dirugikan tentu bisa melapor ke pihak berwajib,” katanya.

Ia menjelaskan, mekanisme program MBG sendiri sebenarnya cukup jelas. Yayasan yang telah mendapat persetujuan dapat mengajukan sejumlah titik pembangunan dapur ke BGN.

Selanjutnya, yayasan dapat mencari mitra atau investor yang bersedia membangun fasilitas sesuai standar pemerintah. Setelah bangunan selesai dan dinyatakan memenuhi standar, bangunan tersebut nantinya disewa oleh BGN untuk operasional program MBG.

Sementara pengelolaan dapur dilakukan oleh petugas yang ditunjuk pemerintah, bukan oleh pihak investor atau mitra pembangunan. Karena itu, Muallani kembali mengimbau masyarakat agar memastikan seluruh proses kerja sama dilakukan secara terbuka, legal, dan dapat diverifikasi ke pihak resmi sebelum mengeluarkan dana investasi.