RRI.CO.ID, Lombok Barat - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meresmikan 41 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tahap keempat dalam jaringan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sabtu, 21 Februari 2026. Peresmian dipusatkan di Pondok Pesantren Darul Qur’an, Bengkel, Kabupaten Lombok Barat.

Dari 41 unit yang diresmikan, sebanyak 36 berada di wilayah NTB, sedangkan lima lainnya tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Program ini menjadi bagian dari penguatan MBG melalui jaringan Tim Konsultan dan Akselerasi yang dibentuk oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan kehadiran SPPG membawa perubahan pendekatan dalam pembangunan ekonomi daerah. Menurutnya, pemerintah kini menciptakan permintaan lebih dulu sebelum memperkuat sisi produksi.

“Dulu petani ragu menanam karena takut tidak ada pembeli atau harga anjlok saat panen. Sekarang permintaannya diciptakan dulu melalui MBG. Pedagang sayur punya kepastian pasar karena kebutuhan gizi ini diborong secara rutin,” ujar Iqbal.

Namun, lonjakan permintaan itu memunculkan konsekuensi lain. Ia mengakui adanya tekanan harga akibat kesenjangan antara permintaan dan pasokan pangan. Sejumlah komoditas mulai terdorong naik dan berdampak pada inflasi daerah.

“Ini bukan salah programnya. Kita yang harus lebih cepat mengantisipasi pasokan. Mulai Mei, Pemprov akan melakukan investasi besar-besaran untuk meningkatkan produksi pangan masyarakat,” kata Iqbal.

Pemerintah daerah, menurut dia, akan mengembangkan greenhouse sayuran secara kolektif dan rumah tangga, memperluas budidaya ikan nila, patin, dan ikan laut dengan sistem bioflok, serta mengoptimalkan produksi ayam petelur.

Iqbal juga menekankan peran strategis pesantren sebagai pengelola SPPG. Ia menilai skema ini berpotensi membentuk ekosistem ekonomi tertutup di lingkungan pesantren—dari produksi bahan pangan hingga pengelolaan dapur.

“Pesantren bisa memiliki penghasilan tetap dari pengelolaan SPPG. Jika jamaah diberdayakan untuk memelihara ayam petelur atau menanam cabai, kebutuhan dapur bisa dipenuhi dari internal,” ujarnya.

Ke depan, ia berharap pesantren tidak hanya berhenti pada layanan dapur, tetapi merambah industri turunan seperti pabrik roti dan peternakan sapi perah. Target nasional seribu dapur, kata dia, dapat menjadi fondasi penguatan ekonomi berbasis komunitas keagamaan.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Yahya Cholil Staquf, mengatakan peresmian di NTB merupakan tahap keempat setelah sebelumnya dilakukan di Cirebon, Jember, dan Batang. Ia menyebut hampir 200 SPPG telah beroperasi, sementara ratusan lainnya sedang berproses dalam sistem BGN.

“Target seribu SPPG yang telah dicanangkan bersama Ketua BGN optimistis bisa tercapai dalam waktu tidak terlalu lama,” kata Yahya.

Ia menegaskan kualitas layanan harus menjadi prioritas. Menurut dia, penerima manfaat terutama para santri tidak boleh dipandang semata sebagai angka statistik.

“Ini menyangkut masa depan anak-anak. Kualitas gizi dan pelayanan harus dijaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.