Anak Tidak Sekolah di NTB Jadi Sasaran Penerima MBG Selanjutnya

RRI.CO.ID, Mataram - Badan Gizi Nasional (BGN) mulai memperluas sasaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nusa Tenggara Barat (NTB). Tidak hanya menyasar anak sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui, program ini juga akan menjangkau anak tidak sekolah (ATS).

Koordinator Wilayah BGN NTB, Eko Prasetyo, mengatakan pendataan anak tidak sekolah saat ini tengah dilakukan secara bertahap di seluruh kabupaten/kota. Data tersebut akan menjadi dasar penyaluran MBG pada tahap berikutnya.

“Seluruh penerima manfaat harus kita sasar, termasuk 3B—ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Anak tidak sekolah juga kita layani,” kata Eko usai rapat bersama pengurus MBG di Mataram, Kamis, 23 April 2026.

Menurut Eko, pemberian MBG bagi anak tidak sekolah akan memiliki mekanisme tersendiri. BGN akan berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan hingga pengurus MBG ditingkat kecamatan untuk memastikan distribusi tepat sasaran.

Saat ini, proses yang berjalan masih pada tahap validasi data. BGN mengerahkan koordinator di tingkat kecamatan untuk mendata anak-anak yang sudah menerima manfaat maupun yang belum tersentuh program.

“Data kita validasi semua. Koordinator kecamatan kita gerakkan untuk memastikan siapa saja yang sudah dilayani dan yang belum,” ujarnya.

Eko menegaskan, tidak semua kelompok usia akan otomatis masuk dalam program tersebut. Penentuan penerima tetap mengacu pada kategori umur anak. Mereka yang sudah masuk usia dewasa tidak akan menjadi prioritas.

“Yang dimaksud anak itu ada kategorinya. Kalau sudah remaja atau dewasa yang putus sekolah, itu tidak masuk. Kita fokus pada usia setara SD sampai SMA,” kata dia.

Ia menambahkan, klasifikasi usia akan menentukan porsi makanan yang diberikan. Anak usia lebih besar, seperti setara SMA, akan menerima porsi yang disesuaikan dengan kebutuhan gizinya.

Selain memperluas sasaran penerima, BGN juga tengah berupaya mengaktifkan kembali sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sebelumnya dihentikan sementara. Penghentian itu dilakukan karena belum terpenuhinya standar operasional, termasuk aspek higienitas dan pengelolaan limbah.

Eko menjelaskan, status penghentian bersifat sementara atau suspend, tanpa batas waktu tertentu. Unit layanan yang bersangkutan dapat kembali beroperasi setelah melakukan perbaikan sesuai standar.

“Kalau sudah melakukan perbaikan, kita cabut status suspend-nya. Tapi kalau lama, ya bisa lama juga,” ujarnya.

BGN, kata Eko, terus mendorong percepatan perbaikan di tingkat daerah. Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain diharapkan ikut berperan agar layanan MBG dapat kembali berjalan optimal.

“Harapannya, penerima manfaat bisa segera kembali mendapatkan layanan MBG secara penuh,” kata dia.