RRI.CO.ID, Mataram - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) mempercepat pengaktifan kembali ratusan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sempat ditutup. Langkah ini dilakukan untuk memulihkan layanan pemenuhan gizi yang terdampak dalam beberapa waktu terakhir.

Hingga kini, masih tersisa 126 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum dapat beroperasi. Sebelumnya, penutupan dilakukan karena dapur-dapur tersebut belum memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan standar Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Kepala Satuan Tugas MBG NTB, Fathul Gani, mengatakan pemerintah menargetkan aktivasi ulang dapat rampung pada akhir April 2026. Menurutnya, sebagian besar dapur yang masih ditutup saat ini tengah dalam proses melengkapi persyaratan teknis dan administratif.

“Sebagian besar sedang berproses. Targetnya akhir April ini sudah bisa diaktifkan kembali,” kata Gani, usai rapat bersama pengurus MBG di Gedung Sangakrean Kantor Gubernur NTB, Kamis, 23 April 2026.

Gani menilai, percepatan ini penting untuk memulihkan distribusi layanan MBG yang sempat terhenti. Pasalnya, penutupan dapur berdampak pada ribuan penerima manfaat yang untuk sementara tidak mendapatkan asupan makanan bergizi dari program tersebut.

Sejumlah dapur, kata dia, sudah kembali beroperasi setelah memenuhi standar yang ditetapkan. Hal ini menjadi indikator bahwa proses aktivasi ulang bisa dilakukan dalam waktu relatif cepat jika persyaratan teknis terpenuhi.

Koordinator Wilayah BGN NTB, Eko Prasetyo, mengatakan total dapur yang pernah disuspensi mencapai 149 unit. Penutupan tidak hanya disebabkan oleh belum terpenuhinya SLHS dan IPAL, tetapi juga dipicu oleh kejadian luar biasa di sejumlah lokasi.

Di tengah proses pemulihan tersebut, jumlah dapur MBG di NTB saat ini tercatat mencapai 781 unit. Seluruh dapur itu melayani lebih dari 1,8 juta sasaran, mulai dari anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita.

Eko menegaskan, target utama pemerintah adalah memastikan seluruh kelompok sasaran mendapatkan layanan MBG tanpa terkecuali. Karena itu, percepatan aktivasi dapur dinilai krusial untuk mengembalikan distribusi manfaat secara normal.

“Yang terpenting seluruh sasaran bisa terlayani,” ujarnya.

Dengan percepatan aktivasi ini, pemerintah berharap layanan MBG tidak hanya segera pulih, tetapi juga berjalan lebih baik dengan standar keamanan pangan yang terjaga. Keberlanjutan program pemenuhan gizi di NTB pun diharapkan tetap terjamin di tengah proses penataan ulang dapur-dapur yang ada.