RRI.CO.ID, Mataram - Dinas Kesehatan Kota Mataram menyiapkan langkah strategis baru untuk mengejar ketertinggalan capaian program Cek Kesehatan Gratis (CKG) pada 2026. Evaluasi terhadap pelaksanaan tahun 2025 mendorong perubahan pendekatan, dari pola layanan pasif menjadi lebih proaktif dengan dukungan pendanaan mandiri melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, Emirald Isfihan, mengakui capaian program pada 2025 masih jauh dari target. Dari sasaran 448.775 jiwa, realisasi layanan baru mencapai sekitar 161.559 jiwa atau 12,18 persen.

“Memang capaian kita di 2025 masih di bawah standar, belum sampai 13 persen seperti yang dipersyaratkan. Ini jadi evaluasi besar bagi kami,” ujarnya, Rabu 15 April 2026.

Menurutnya, rendahnya capaian tersebut dipengaruhi oleh ketergantungan terhadap dukungan pemerintah pusat, terutama dalam hal distribusi sumber daya yang sempat terhambat. Selain itu, pola pelayanan puskesmas yang masih menunggu masyarakat datang dinilai tidak lagi efektif untuk menjangkau target yang luas.

Menghadapi 2026, Dinkes Mataram menargetkan perubahan signifikan dengan mengoptimalkan pendanaan BLUD agar kegiatan di lapangan bisa dilakukan lebih masif tanpa bergantung penuh pada pusat.

“Kita tidak ingin mengulangi kendala yang sama. Tahun 2026 ini, kita upayakan berjalan dengan mengoptimalkan peran dan pendanaan BLUD, di samping tetap berkoordinasi dengan pemerintah pusat,” jelas Emirald.

Strategi lain yang akan diperkuat adalah memperluas jangkauan layanan dengan pendekatan jemput bola. Skrining kesehatan akan digelar di berbagai titik keramaian, seperti kawasan Jalan Udayana serta kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.

Pendekatan ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan jumlah capaian, tetapi juga memperkuat sistem pendataan kesehatan warga secara real-time. Dengan demikian, masyarakat yang terdeteksi memiliki risiko kesehatan tinggi dapat segera masuk dalam prioritas penanganan.

“Kalau ditemukan risiko tinggi, mereka langsung kita masukkan dalam penanganan rutin. Target ini akan kami pantau ketat setiap triwulan agar tidak meleset lagi,” katanya.

Pada 2026, target sasaran bahkan meningkat menjadi 451.323 jiwa. Tantangan ini direspons dengan perubahan sistem yang lebih terintegrasi dan berbasis aktivitas lapangan.

"Kami tidak hanya berupaya mengejar angka capaian, tetapi juga membangun sistem layanan kesehatan yang lebih responsif, adaptif, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat," ujarnya.