RRI.CO.ID, Lombok Barat – Sebanyak 29 dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lombok Barat resmi ditutup sementara setelah dinyatakan belum memenuhi standar Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Kebijakan ini tertuang dalam surat bernomor 1218/D.TWS/03/2026 tertanggal 31 Maret 2026 yang ditandatangani Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III, Rudi Setiawan.

Langkah tegas tersebut diambil sebagai bentuk pengawasan terhadap kualitas layanan dapur MBG yang menjadi bagian dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pemerintah menilai operasional dapur tidak boleh mengabaikan aspek lingkungan dan standar kesehatan.

Kepala Satuan Tugas (Satgas) MBG Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Saeful Ahkam, menyambut baik keputusan penghentian sementara tersebut. Ia menilai kebijakan ini menjadi momentum penting untuk perbaikan menyeluruh.

“Saya bersyukur saat ini Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) itu dihentikan secara sementara oleh Badan Gizi Nasional sampai mereka memperbaiki diri,” ujarnya, Rabu 1 April 2026.

Menurut Ahkam, puluhan dapur tersebut memang belum layak untuk melanjutkan operasional karena belum memenuhi standar dasar yang telah ditetapkan. Dua aspek krusial yang menjadi sorotan adalah belum tersedianya IPAL dan belum dikantonginya SLHS.

“Padahal sudah enam bulan ini Dinas Lingkungan Hidup turun melakukan pengecekan dan evaluasi, namun hal tersebut kurang ditanggapi,” katanya menegaskan.

Ia menambahkan, dapur MBG yang ditutup masih memiliki peluang untuk kembali beroperasi, dengan catatan seluruh kekurangan segera diperbaiki sesuai arahan Badan Gizi Nasional (BGN) dan koordinator wilayah.

“Sampai mereka memperbaiki catatan-catatan dari korwil dan BGN, maka operasional belum bisa dibuka kembali,” ucapnya.

Sementara itu, dampak penutupan terhadap sekolah atau penerima manfaat program MBG masih dalam proses pendataan. Pemerintah daerah juga tengah menyiapkan skema koordinasi untuk memastikan distribusi makanan tetap berjalan.

“Kami masih menunggu skema koordinasi dengan korwil terkait pelayanan sementara bagi penerima manfaat,” katanya mengakhiri.

Kebijakan ini diharapkan menjadi peringatan serius bagi seluruh pengelola dapur MBG agar mematuhi standar kesehatan dan lingkungan demi menjamin kualitas gizi yang aman bagi masyarakat.