RRI.CO.Id, Mataram - Sebanyak 302 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program makan bergizi gratis (MBG) di Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali ditutup sementara. Alasanya, karena ratusan dapur MBG tersebut tidak memenuhi standar.

Ketua Satgas MBG NTB, Fathul Gani menjelaskan ratusan dapur MBG yang dinonaktifkan karena tidak memenuhi persyaratan utama berupa Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai standar.

"Untuk yang 302 terbaru ini dua syarat mutlak yang harus dipenuhi yaitu SLHS nya dan pengelolaan limbahnya. Karena selama ini banyak keluhan masuk dari masyarakat," jelas Gani saat dikonfirmasi RRI Mataram, Rabu, 1 April 2026.

Penutupan tersebut merujuk pada surat Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III BGN, Rudi Setiawan, bernomor 1218/D.TWS/03/2026. Gani, mengatakan penghentian ini merupakan langkah korektif, bukan sanksi permanen.

“Ini bagian dari proses pembenahan. Kalau syarat seperti SLHS dan IPAL sudah dipenuhi, operasional bisa diajukan kembali,” katanya.

Menurut Gani, peringatan sebenarnya telah diberikan sebelumnya. Namun sebagian pengelola SPPG belum menindaklanjuti kewajiban tersebut, padahal aspek sanitasi dan pengelolaan limbah menjadi syarat mutlak dalam operasional dapur MBG.

Data pemerintah daerah menunjukkan, dari total 732 unit SPPG di NTB, sebanyak 302 unit atau hampir setengahnya kini berhenti beroperasi sementara. Kondisi ini diperkirakan berdampak pada distribusi layanan program MBG di sejumlah wilayah.

“Dengan jumlah yang dihentikan hampir separuh, tentu ada gangguan layanan, meski kami upayakan tetap terkendali. Hari ini kami langsung koordinasi untuk mencari solusi,” kata Asisten I Setda NTB itu.

BGN dalam suratnya juga menegaskan, penghentian dilakukan dengan mempertimbangkan risiko terhadap kualitas produksi, mutu gizi, serta keamanan pangan. Selain itu, penyaluran dana bantuan pemerintah untuk SPPG terdampak turut direkomendasikan untuk dihentikan sementara.

Pengelola SPPG diwajibkan menyelesaikan seluruh transaksi melalui virtual account dalam waktu 1x24 jam untuk periode sebelum surat diterbitkan. Status penghentian hanya dapat dicabut setelah perbaikan dilakukan dan diverifikasi oleh otoritas terkait.

Program MBG sendiri selama ini menjangkau jutaan penerima manfaat di NTB. Berdasarkan data Satgas MBG per Februari 2026, program ini telah menyasar sekitar 1,9 juta orang, dengan dominasi siswa sekolah dasar.