RRI.CO.ID, Lombok Tengah - Pembangunan Gerai Koperasi Merah Putih (KMP) di Kabupaten Lombok Tengah terus menunjukkan progres positif. Hingga saat ini, sebanyak 52 gerai telah terbangun dari total 154 desa dan kelurahan yang menjadi sasaran program. Capaian tersebut menjadikan Lombok Tengah sebagai daerah dengan progres pembangunan KMP terbaik di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Lombok Tengah M. Iksan mengatakan, keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja sama dan kolaborasi semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, aparat kecamatan, pemerintah desa, hingga tim percepatan pembangunan koperasi.

"Termasuk kerjakeras Dandim. Sinergi tersebut menjadi kunci utama dalam mendorong percepatan realisasi program strategis nasional di daerah," katanya, Rabu 21 Januari 2026.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya, pembangunan KMP masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait ketersediaan lahan. Kendala ini banyak ditemui di desa-desa yang berstatus atau masih dalam tahap pemekaran, sehingga memerlukan kehati-hatian dalam penentuan lokasi pembangunan gerai.

Kendati demikian untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya bersama Tim Percepatan Pembangunan Koperasi Merah Putih terus melakukan komunikasi dan koordinasi intensif dengan para camat dan kepala desa guna mencari solusi terbaik tanpa melanggar ketentuan yang berlaku.

Selain persoalan lahan, aspek lain yang menjadi perhatian serius adalah tata kelola pelepasan dan pemanfaatan aset. Pihaknya menegaskan bahwa persoalan administrasi aset tidak boleh diabaikan, mengingat hal tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

“Karena itu kami sangat berhati-hati dan jeli dalam proses administrasi, khususnya terkait tata kelola, pelepasan, dan dukungan aset,” jelasnya.

Sebagai langkah antisipasi, Pemkab Lombok Tengah memilih untuk bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Lombok Tengah agar seluruh aset yang digunakan benar-benar sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Proses pembangunan KMP di Lombok Tengah juga terus dikawal dan dilaporkan ke kementerian terkait. Saat ini, target penyelesaian pembangunan diarahkan tuntas pada tahun 2026, meskipun sebelumnya ditargetkan rampung pada Januari 2026. Mundurnya target tersebut disebabkan oleh adanya penyesuaian terhadap ketentuan teknis baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Penyesuaian tersebut mencakup luas lahan dan fleksibilitas pengaturan ruang gerai KMP, yang kini dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di masing-masing desa, tanpa mengurangi standar yang telah ditetapkan.

Untuk mempercepat realisasi, pemerintah daerah terus mendorong seluruh desa dan kelurahan agar segera membangun gerai KMP, selama tetap berpedoman pada ketentuan teknis dan anggaran yang telah ditetapkan sekitar Rp1,6 miliar per gerai.

Di sisi lain, berbagai persoalan yang muncul di lapangan juga terus direspons melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Langkah ini dilakukan agar masyarakat memahami pentingnya KMP sebagai bagian dari program nasional penguatan ekonomi kerakyatan, sekaligus mencegah adanya penolakan atau hambatan dalam proses pembangunan.