KBRN, Minahasa: Persoalan over kapasitas di lembaga pemasyarakatan (lapas) bukan hanya masalah Sulawesi Utara, khususnya Tondano, tetapi juga menjadi tantangan nasional. Hal ini disampaikan oleh Staf Ahli Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kosmas Harefa dalam kunjungan kerjanya di Lapas Kelas IIB Tondano pada Kamis (11/7/2024).

Kosmas Harefa mengungkapkan bahwa secara nasional jumlah Warga Binaan di Lapas dan Rutan mencapai lebih dari 267 ribu orang berdasarkan data per hari Selasa (9/7/2024) pukul 8 pagi. "Secara nasional, over kapasitas lebih dari 200 persen. Jika kapasitas normal adalah 130 ribu, kini diisi oleh 267 ribu orang, artinya melebihi seratus persen dari kapasitas," jelasnya.

Menurutnya, pemerintah tidak mungkin membangun lapas dua kali lipat dari yang ada sekarang. Oleh karena itu, Kemenkumham berkomitmen untuk mendorong Restorative Justice dengan melibatkan peran dari aparat penegak hukum lintas stakeholder. "Dengan pendekatan ini, tidak semua pelanggaran harus berujung pada Lembaga Pemasyarakatan," lanjutnya.

Kosmas juga menyoroti bahwa tingginya kasus narkoba menjadi penyebab utama over kapasitas di lapas. "Dari 267 ribu lebih warga binaan, 50 hingga 70 persen di antaranya terkait kasus narkoba. Artinya, tanpa kasus narkoba, tidak akan ada over kapasitas," tegasnya.

Untuk mengatasi kondisi ini, Kemenkumham dengan anggaran yang terbatas berupaya melakukan perbaikan, termasuk pemindahan dan pembangunan lapas baru. "Kami melakukan perbaikan dan renovasi, serta mendorong penerapan Restorative Justice," tambahnya.

Kosmas menuturkan bahwa inisiatif Desa Sadar Hukum juga tengah digalakkan, di mana kepala desa diharapkan dapat menyelesaikan persoalan hukum di desa tanpa harus membawa ke polisi. "Diharapkan dengan adanya pencerahan dan sosialisasi hukum yang semakin besar, masyarakat akan lebih sadar hukum. Sebab, banyak persoalan di masyarakat terjadi karena ketidakpahaman terhadap hukum," pungkasnya.

(Jeff Assa)