Kanwil Kemenkum Sulut Ikuti Diskusi Strategi Kebijakan Kanwil Kemenkum Kalbar

RRI.CO.ID, Manado - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara melalui Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK), mengikuti kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan (DSK) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat secara virtual melalui Zoom Meeting, pada Selasa 15 September 2026.

Kegiatan mengangkat tema “Analisis Evaluasi Dampak Permenkumham Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenkumham Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis: Memperkuat Pengawasan Indikasi Geografis untuk Menjamin Keberlanjutan Produk Unggulan di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat.”

Kegiatan diawali dengan laporan pelaksanaan sekaligus sambutan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Kalimantan Barat, Lanang Dwi Kurniawan, dan dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Andry Indrady.

Sejumlah narasumber turut memberikan pemaparan, yakni Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Barat Jonny Pesta Simamora, Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Bapperida Provinsi Kalimantan Barat Dr. Vincencia, Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Gunawan, serta perwakilan Masyarakat

Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Liberika Kayong Utara, Gusti Iwan Darmawan. Pembahasan difokuskan pada evaluasi dampak regulasi Indikasi Geografis, penguatan tata kelola dan pengawasan berbasis ekosistem daerah, serta upaya menjaga kualitas dan keberlanjutan produk unggulan daerah pascapendaftaran Indikasi Geografis.

Usai pemaparan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab interaktif yang melibatkan peserta dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia, MPIG, akademisi, serta perangkat daerah terkait. Diskusi membahas mekanisme pengawasan pascapendaftaran serta penguatan perlindungan terhadap produk unggulan daerah.

Keikutsertaan Tim Kerja BSK Kanwil Kemenkum Sulut dalam kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperluas wawasan dan memperoleh gambaran teknis mengenai penyelenggaraan DSK, termasuk pengelolaan alur diskusi dan penyusunan rekomendasi kebijakan. Hasil kegiatan tersebut selanjutnya dapat menjadi bahan komparasi dan acuan dalam mempersiapkan penyelenggaraan DSK di wilayah Sulawesi Utara.