Pemkab Minahasa Perkuat Budaya Antikorupsi di Seluruh Lini Pemerintahan

RRI.CO.ID, Minahasa – Pemerintah Kabupaten Minahasa terus memperkuat komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas dengan menempatkan pencegahan korupsi sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah.

Komitmen tersebut menjadi perhatian di bawah kepemimpinan Bupati Minahasa Robby Dondokambey, bersama Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang. Pemerintah daerah mendorong seluruh jajaran birokrasi untuk menjalankan tugas secara transparan, bertanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Lynda D. Watania, menegaskan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih tidak dapat dilakukan secara parsial. Pencegahan korupsi, menurutnya, harus diterapkan secara menyeluruh pada seluruh tingkatan pemerintahan.

Semangat antikorupsi harus menjadi budaya kerja yang melekat dalam pelaksanaan tugas aparatur, mulai dari perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, hingga pemerintahan desa. Integritas dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Pencegahan korupsi harus dimulai dari seluruh lini pemerintahan. Integritas harus menjadi bagian dari pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Lynda.

Ia menjelaskan, penguatan nilai-nilai antikorupsi juga harus menyentuh sektor-sektor pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, camat, lurah, hukum tua, serta jajaran pada sektor pendidikan, kesehatan, rumah sakit, puskesmas, hingga pelayanan air bersih dituntut menjaga integritas dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Menurut Lynda, reformasi birokrasi tidak cukup hanya diwujudkan melalui dokumen administrasi maupun pencanangan zona integritas. Perubahan yang sesungguhnya harus terlihat dalam praktik pelayanan kepada masyarakat sehari-hari.

Pelayanan publik, kata dia, harus diberikan secara profesional, terbuka, cepat, dan akuntabel. Aparatur pemerintah juga harus menjauhi berbagai praktik yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

“Yang terpenting adalah bagaimana nilai integritas itu benar-benar diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Minahasa juga terus mendorong seluruh aparatur untuk menghindari segala bentuk penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, lingkungan kerja yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab harus terus diperkuat.

Penguatan tata kelola pemerintahan tersebut diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang semakin profesional dan dipercaya masyarakat. Langkah ini sekaligus menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah secara efektif dan berkelanjutan.

Dengan pemerintahan yang bersih dan berintegritas, pembangunan di Kabupaten Minahasa diharapkan tidak hanya menghasilkan kemajuan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Lebih dari itu, pembangunan harus mampu memberikan manfaat yang adil, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Minahasa.

(Jeff Assa)