Pekuat Layanan Dokumen Publik, Kemenkum Sulut Serahkan Sertifikat Apostille

RRI.CO.ID, Manado - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara terus memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan hukum yang mudah, cepat, dan berkualitas kepada masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyerahan Sertifikat Apostille oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Marsono, selaku Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara kepada pemohon layanan Apostille.

Penyerahan Sertifikat Apostille tersebut menjadi bagian dari upaya Kanwil Kemenkum Sulut dalam memastikan masyarakat memperoleh kemudahan dalam pengesahan dokumen publik yang akan digunakan di luar negeri.

Melalui layanan Apostille, proses legalisasi dokumen publik menjadi lebih sederhana karena pengesahan dilakukan melalui penerbitan Sertifikat Apostille yang mengesahkan keaslian tanda tangan, kapasitas penandatangan, serta identitas cap atau stempel pada dokumen.

Marsono menyampaikan bahwa layanan Apostille merupakan salah satu bentuk transformasi pelayanan hukum yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kehadiran layanan ini diharapkan dapat memberikan kepastian, efisiensi waktu, serta kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan dokumen untuk berbagai keperluan di luar negeri, baik pendidikan, pekerjaan, bisnis, maupun kebutuhan administratif lainnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara juga terus mendorong peningkatan kualitas layanan serta pemahaman masyarakat terhadap berbagai layanan hukum yang tersedia. Pelayanan Apostille menjadi bagian dari komitmen Kementerian Hukum untuk menghadirkan pelayanan publik yang transparan, profesional, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat di era globalisasi.

Dengan penyerahan Sertifikat Apostille tersebut, Kanwil Kemenkum Sulut menegaskan perannya dalam menghadirkan layanan hukum yang memberikan kemudahan nyata bagi masyarakat. Pelayanan yang semakin sederhana dan terintegrasi diharapkan dapat mendukung mobilitas masyarakat Sulawesi Utara dalam memenuhi berbagai kebutuhan administrasi dan aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan dokumen di luar negeri.