RRI.co.id, Manado : Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado mengikuti kegiatan Pendampingan dalam rangka Persiapan Penilaian Opini Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2026 yang ditujukan kepada seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi di wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado ini bertujuan memperkuat kesiapan satuan kerja dalam menghadapi penilaian pelayanan publik yang akan dilaksanakan secara nasional mulai Agustus hingga November 2026, Rabu (29/07).

Mewakili Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado, Alimuddin, kegiatan diikuti oleh Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Riendy Lehardi, Kepala Subbagian Tata Usaha, Stenly Surentu, serta Kepala Sub Seksi Dokumen Perjalanan Keimigrasian bersama para pejabat dan perwakilan UPT Imigrasi di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara.

Sebelum kegiatan utama dimulai, dilaksanakan pertemuan di ruang Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado yang dihadiri oleh Kepala Bidang Dokumen Perjalanan, Izin Tinggal, dan Status Keimigrasian Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara, Rejeki Putra Ginting. Pertemuan tersebut membahas berbagai persiapan menghadapi Penilaian Opini Ombudsman RI Tahun 2026, termasuk evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan keimigrasian pada seluruh UPT, khususnya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado.

Kegiatan kemudian dibuka dengan sambutan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara, Ramdhani, yang disampaikan oleh Rejeki Putra Ginting. Dalam sambutannya disampaikan bahwa Penilaian Opini Ombudsman RI merupakan program nasional yang memerlukan komitmen dan kolaborasi seluruh UPT Imigrasi. Hasil penilaian nantinya diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik sehingga mampu menghadirkan layanan keimigrasian yang semakin profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Materi pendampingan selanjutnya disampaikan oleh perwakilan Ombudsman Republik Indonesia, Nancy Tindige, yang memaparkan konsep Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik