RRI.CO.ID, Minahasa – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tondano terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Upaya tersebut diwujudkan dengan mengikuti Sosialisasi Pencegahan Fraud Pengadaan Barang/Jasa (Barjas) dan Perencanaan Barang Milik Negara (BMN) yang diselenggarakan secara virtual oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Selasa (21/7/2026).

Kegiatan tersebut diikuti Kepala Lapas Kelas IIB Tondano, Yulius Jum Hertantono, bersama jajaran sebagai bagian dari penguatan sistem pengawasan internal sekaligus peningkatan kualitas pengelolaan anggaran dan aset negara. Sosialisasi ini juga menjadi langkah strategis dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemasyarakatan.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan materi mengenai penguatan sistem pengendalian internal, strategi mitigasi risiko fraud, serta tata kelola pengadaan barang dan jasa maupun pengelolaan Barang Milik Negara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, peserta juga didorong untuk membangun budaya kerja yang berintegritas, taat aturan, dan bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran negara.

Kepala Lapas Kelas IIB Tondano, Yulius Jum Hertantono, menegaskan bahwa integritas menjadi fondasi utama dalam mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas. Menurutnya, seluruh hasil sosialisasi akan diterapkan sebagai pedoman dalam menjalankan pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan BMN secara profesional dan akuntabel.

"Penguatan integritas harus menjadi budaya kerja. Dengan memahami potensi risiko fraud sejak dini, seluruh jajaran diharapkan mampu menjalankan tugas secara profesional sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemasyarakatan," tegas Yulius.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Utara, Haposan Silalahi, mengingatkan seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) agar senantiasa mengedepankan integritas, profesionalisme, serta kepatuhan terhadap regulasi dalam setiap pelaksanaan tugas. Hal tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh proses pengelolaan anggaran dan aset negara berjalan sesuai ketentuan.

Melalui keikutsertaan dalam sosialisasi ini, Lapas Kelas IIB Tondano menegaskan komitmennya untuk terus mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan aset negara, serta menghadirkan pelayanan pemasyarakatan yang semakin profesional dan dipercaya masyarakat.

(Jeff Assa)