RRI.CO.ID: Minahasa – Pemerintah Kabupaten Minahasa kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-12 secara berturut-turut dan disampaikan Bupati Minahasa, Robby Dondokambey, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Minahasa, Rabu (8/7/2026).

Pada rapat yang dipimpin Ketua DPRD Minahasa, Franky Wolayan, Bupati juga menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian dari Pembicaraan Tingkat I.

Rapat paripurna turut dihadiri Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang, Sekretaris Daerah Lynda D. Watania, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa, serta anggota DPRD.

Dalam pengantar Nota Keuangan, Bupati Robby Dondokambey menjelaskan bahwa Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit oleh BPK. Penyampaian ranperda tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat sekaligus pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan.

Menurut Bupati, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

"Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah, dukungan DPRD, serta sinergi semua pihak dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab," ujar Robby Dondokambey.

Ia juga mengajak pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Minahasa untuk memberikan masukan serta penyempurnaan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 agar pembahasannya menghasilkan kebijakan yang semakin berkualitas dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Bupati berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif terus terjalin dalam setiap tahapan pembahasan ranperda sehingga mampu memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan di Kabupaten Minahasa.