RRI.CO.ID, Minahasa – Pemerintah Kabupaten Minahasa bergerak cepat mendukung Program Strategis Nasional (PSN) 3 Juta Rumah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Komitmen tersebut ditegaskan melalui Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program 3 Juta Rumah di Ruang Sidang Kantor Bupati Minahasa, Jumat (10/7/2026).
Rapat dipimpin Bupati Minahasa, Dr. Robby Dondokambey, S.Si., MAP., didampingi Wakil Bupati Vanda Sarundajang, SS., MAP., dan Sekretaris Daerah Dr. Lynda D. Watania, MM., M.Si.
Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Minahasa itu dihadiri Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa, perwakilan BP Tapera, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Real Estat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Perum Perumnas, para kepala perangkat daerah, serta seluruh camat se-Kabupaten Minahasa.
Turut hadir Inspektur Daerah, Kepala Bappelitbangda, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), Kepala Dinas Sosial, serta jajaran pemerintah daerah lainnya sebagai bentuk dukungan lintas sektor terhadap program nasional tersebut.
Dalam arahannya, Bupati Robby Dondokambey menegaskan rapat koordinasi ini menjadi langkah strategis untuk menyatukan persepsi, memperkuat sinergi, dan menyusun langkah konkret agar Program 3 Juta Rumah dapat terlaksana secara optimal di Kabupaten Minahasa.
Menurutnya, program tersebut bukan hanya bertujuan menambah jumlah rumah, tetapi juga menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perkotaan, pedesaan, hingga kawasan pesisir.
"Program ini bukan sekadar membangun rumah, tetapi memberikan harapan bagi masyarakat untuk memiliki tempat tinggal yang layak, aman, dan sehat. Karena itu, seluruh pihak harus bersinergi agar pelaksanaannya berjalan cepat, tepat, dan akuntabel," kata Robby.
Bupati juga mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah pusat yang mendukung percepatan program, seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta penyederhanaan proses perizinan.
Namun demikian, ia mengingatkan masih terdapat sejumlah tantangan yang harus diantisipasi, di antaranya ketersediaan lahan, pembiayaan, validitas data penerima manfaat, hingga penyediaan infrastruktur dasar.
Karena itu, Robby mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi agar pembangunan perumahan tidak hanya mengejar target kuantitas, tetapi juga menghasilkan kawasan permukiman yang tertata, sehat, nyaman, aman, dan ramah lingkungan.
"Sejalan dengan visi Minahasa sebagai daerah pariwisata yang maju dan sejahtera, pembangunan kawasan perumahan harus dirancang dengan baik. Jangan sampai pembangunan perumahan justru melahirkan kawasan kumuh baru di masa mendatang," tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Bupati menyampaikan empat arahan utama, yakni memperkuat koordinasi lintas sektor, menjadikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penetapan penerima manfaat, mengoptimalkan pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) oleh camat bersama pemerintah desa dan kelurahan, serta mendorong partisipasi pengembang dan dunia usaha melalui investasi berkualitas dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Bupati optimistis, melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, dan para pengembang, Kabupaten Minahasa mampu menjadi salah satu daerah yang sukses mengimplementasikan Program Strategis Nasional 3 Juta Rumah sekaligus menghadirkan hunian layak dan berkualitas bagi masyarakat.
(Jeff Assa)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....