RRI.CO.ID, Manado - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara Hendrik Pagiling, melaksanakan kegiatan koordinasi dan konsultasi dengan Min Usihen selaku Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam rangka memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan hukum di wilayah Sulawesi Utara. Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana konstruktif dan penuh semangat sinergi guna mendukung implementasi kebijakan hukum nasional di daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah menyampaikan berbagai capaian, tantangan, serta kebutuhan strategis pelaksanaan tugas pembinaan hukum di Sulawesi Utara, meliputi penyuluhan hukum, bantuan hukum, pengelolaan JDIH, analisis dan evaluasi hukum, serta penguatan budaya hukum masyarakat. Koordinasi ini juga menjadi forum untuk menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program prioritas Kementerian Hukum.

Kepala BPHN menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara BPHN dengan seluruh Kantor Wilayah sebagai ujung tombak pelaksanaan pembinaan hukum nasional. Menurutnya, koordinasi yang berkelanjutan akan memastikan seluruh program dan kebijakan dapat berjalan secara efektif, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain membahas penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi, pertemuan tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas layanan hukum, memperluas akses keadilan bagi masyarakat, serta membangun budaya hukum yang semakin kuat di wilayah Sulawesi Utara.

Melalui kegiatan koordinasi dan konsultasi ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara berharap terjalin keselarasan program antara pusat dan daerah sehingga pelaksanaan pembinaan hukum dapat berlangsung secara optimal, berkelanjutan, dan selaras dengan arah kebijakan nasional.

Turut hadir dalam kegiatan koordinasi ini, Sekretaris BPHN Mohamad Aliamsyah, Kepala Pusat Pembudayaan dan Pembinaan Hukum Constantinus Kristomo, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Apri Listiyanto, Kepala Bagian Umum Denny Porajow, Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum Hendrik Siahaya, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Lieta Eva Ondang.