Konsultasi dan Verifikasi Fidusia, Kemenkum Sulut Perkuat Kepastian Hukum

RRI.CO.ID, Manado - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, melalui Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU), terus berkomitmen memberikan pelayanan hukum yang informatif dan berkualitas kepada masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan layanan konsultasi jaminan fidusia dan pengecekan sertifikat jaminan fidusia yang berlangsung di Loket Pelayanan Kantor Wilayah pada Senin 15 Juni 2026.

Dalam kegiatan tersebut, pemohon berkonsultasi terkait hak dan kewajiban debitur maupun kreditur dalam kaitannya dengan jaminan fidusia. Petugas Bidang Pelayanan AHU memberikan penjelasan bahwa layanan jaminan fidusia merupakan layanan hukum yang bertujuan memastikan suatu aset yang dijadikan jaminan utang telah dibebani dan didaftarkan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Selain konsultasi, petugas juga melakukan pengecekan sertifikat jaminan fidusia yang meliputi verifikasi keabsahan sertifikat, pemeriksaan data debitur dan kreditur, pengecekan nilai objek jaminan, hingga penelusuran status perubahan maupun penghapusan (roya) fidusia. Proses tersebut penting untuk memastikan keakuratan data serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

Pengecekan jaminan fidusia memiliki peran strategis dalam melindungi hak dan kewajiban para pihak, sekaligus meminimalkan risiko yang dapat timbul dalam transaksi pembiayaan maupun jual beli aset. Di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum, layanan ini juga dimanfaatkan untuk verifikasi keaslian sertifikat fidusia, klarifikasi data yang terdaftar dalam sistem administrasi fidusia, serta menjawab kebutuhan informasi dari masyarakat, notaris, lembaga pembiayaan, dan aparat penegak hukum.

Melalui layanan konsultasi dan verifikasi fidusia ini, Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Utara berharap dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ketentuan hukum fidusia, sekaligus mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum yang optimal bagi seluruh pihak yang berkepentingan.