Data Bansos Keliru, Masyarakat Bisa Sanggah Penerima Tidak Layak

RRI.CO.ID, Manado - Pekerja Sosial Pertama Sentra Tumou Tou Manado menyebut masih adanya ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial di wilayah Sulawesi Utara. Dirinya mencatat banyak warga mampu secara ekonomi yang masuk ke dalam data kemiskinan daerah.

Temuan itu terungkap saat petugas melakukan verifikasi lapangan bersama sejumlah pendamping pilar sosial kecamatan. Pihak kementerian terkait segera mengambil tindakan tegas berupa penghapusan nama penerima bantuan yang dianggap tidak layak.

"Sebenarnya ini sudah sering sekali saya dapati di lapangan. Banyak sekali kita dapati yang desilnya itu sangat tidak sinkron ya antara kenyataan di lapangan dengan desil yang ada gitu," kata Pekerja Sosial Pertama Sentra Tumou Tou Manado, Astutik saat berdialog di rri Manado beberapa waktu lalu.

Langkah pencoretan data tersebut langsung diteruskan menuju dinas sosial setempat untuk proses pembaruan administrasi. Kebijakan ini diambil demi memastikan alokasi anggaran bantuan bersubsidi bisa tepat sasaran kepada warga miskin.

"Bahkan baru-baru saja, baru-baru saja saya turun di lapangan bersama para pendamping pilar sosial di Bitung, itu masuk desil dua tetapi dia haji, rumahnya bagus. Langsung saya sampaikan ke pendamping sosial, eh tidak perlu di-assessment, langsung cut. Nah, untuk Bapak, Ibu, para masyarakat, itu bisa mengakses namanya Cek Bansos." ucapnya.

Aplikasi digital Cek bansos kini dapat diakses secara terbuka oleh seluruh lapisan elemen masyarakat luas. Sistem terpadu tersebut menyediakan fitur khusus bagi warga untuk mengoreksi ketimpangan pembagian program perlindungan pemerintah.

"Dan masyarakat ketika menemukan seperti itu bisa melakukan sanggah, foto menyampaikan ini tidak layak, ini sudah mempunyai motor, mempunyai mobil, bahkan sudah secara ekonomi mereka mempunyai pekerjaan yang cukup lumayan, kenapa masih masih masih bisa diberikan bantuan, gitu," sebutnya.

Partisipasi aktif dari warga sangat diperlukan untuk melaporkan berbagai modus penyalahgunaan fasilitas negara tersebut. Pengawasan ketat secara mandiri diharapkan mampu menciptakan sistem keadilan sosial yang jauh lebih transparan dan akurat.