RRI.CO.ID: Manado – Polda Sulawesi Utara bersama Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Hiswana Migas, Pertamina, serta sejumlah instansi terkait menggelar rapat koordinasi guna membahas penanganan antrean panjang dan pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sulut, Kombes Pol. FX Winardi Prabowo, mengatakan rapat koordinasi tersebut bertujuan memperkuat sinergi antarinstansi dalam memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan tepat sasaran.

" Hari ini, kami melaksanakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh Komisi II DPRD, dinas dan instansi terkait, serta pihak Hiswana Migas dan Pertamina. Kami berharap melalui peningkatan pengawasan yang melibatkan seluruh stakeholder dan masyarakat, distribusi BBM dapat tersalurkan kepada pihak yang benar-benar berhak," ujarnya.

Menurut Winardi, antrean panjang yang masih terjadi di sejumlah SPBU menjadi perhatian bersama. Untuk itu, pihaknya bersama instansi terkait akan melaksanakan operasi gabungan pada pekan depan guna melakukan pengecekan langsung di lapangan.

Operasi tersebut juga akan difokuskan pada pengawasan penggunaan barcode BBM subsidi yang selama ini ditemukan rentan disalahgunakan.

"Barcode diberikan kepada pihak yang berhak memperoleh BBM subsidi. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan penyalahgunaan, mulai dari barcode yang diperjualbelikan hingga penggunaan lebih dari satu barcode oleh satu pihak. Bahkan saat dilakukan pemeriksaan, terdapat barcode yang digunakan tidak sesuai dengan TNKB kendaraan yang terdaftar," jelasnya.

Melalui operasi gabungan dan pengawasan yang lebih intensif, Polda Sulut berharap distribusi BBM subsidi dapat berjalan lebih tertib, tepat sasaran, serta memberikan manfaat bagi masyarakat yang memang berhak menerima subsidi pemerintah.

Selain itu, seluruh pihak yang terlibat dalam rapat koordinasi berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan dan menindak setiap bentuk pelanggaran yang berpotensi menghambat penyaluran BBM subsidi di Sulawesi Utara.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Pricylia Rondo, mengatakan:

“Kami dari DPRD Provinsi Sulawesi Utara, khususnya Komisi II, sangat mengapresiasi terselenggaranya kegiatan rapat koordinasi ini. Yang paling penting adalah seluruh stakeholder hadir dan memberikan dukungan penuh terhadap upaya bersama dalam menyelesaikan persoalan distribusi BBM subsidi.

Kami juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Polda Sulawesi Utara, khususnya kepada Direktur Reserse Kriminal Khusus beserta jajaran, yang telah menginisiasi dan memfasilitasi pertemuan ini. Sebagaimana telah disampaikan, dalam dua minggu ke depan akan dilakukan pemantauan secara intensif terhadap berbagai hal yang telah dibahas dan menjadi rekomendasi dalam rapat hari ini.

Kami dari Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Utara sangat mengapresiasi seluruh rekomendasi yang telah dihasilkan. Artinya, ada tujuan bersama yang akan kita kawal dan nantikan hasilnya demi kepentingan masyarakat Sulawesi Utara yang sama-sama kita cintai.

Secara khusus, kami juga mengapresiasi komitmen yang disampaikan oleh pihak kepolisian untuk menindaklanjuti setiap pelanggaran tanpa pandang bulu. Tidak ada perbedaan perlakuan berdasarkan kelompok atau kepentingan tertentu. Siapa pun yang terbukti tidak menjalankan atau melanggar ketentuan yang telah disepakati akan ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Komitmen tersebut menjadi harapan bersama agar pengawasan dan penyaluran BBM subsidi dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan tepat sasaran. Oleh karena itu, kami kembali menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Polda Sulawesi Utara beserta seluruh jajaran yang telah menunjukkan keseriusan dalam mengawal persoalan ini.