RRI.CO.ID, Manado - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara Hendrik Pagiling, bersama jajaran mengikuti kegiatan Konsolidasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan secara virtual, pada Senin 8 Juni 2026.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sebagai upaya memperkuat sinergi dan komitmen dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, berintegritas, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Mengusung tema “Komitmen Moral dan Profesional dalam Memberikan Layanan Secara Adil, Transparan, dan Akuntabel”, kegiatan ini menjadi sarana strategis untuk memperkuat komitmen seluruh jajaran dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, berintegritas, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Melalui berbagai penguatan dan arahan yang disampaikan, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya penerapan nilai-nilai integritas, profesionalisme, akuntabilitas, serta prinsip keadilan dan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra. Dalam arahannya, Menko Kumham Imipas menegaskan bahwa pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel merupakan fondasi utama dalam membangun serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

Menurutnya, pelayanan publik merupakan manifestasi nyata kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga setiap aparatur dituntut untuk senantiasa menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, serta tanggung jawab moral dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pada kesempatan tersebut, Menko Kumham Imipas juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang selama ini telah melaksanakan tugas dengan jujur, profesional, dan penuh tanggung jawab. Ia menegaskan bahwa setiap aparatur negara wajib menghormati serta mendukung proses penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada jabatan, kewenangan, maupun kedudukan yang dapat dijadikan alasan untuk menghindari pertanggungjawaban atas setiap tindakan yang dilakukan.

Lebih lanjut, seluruh aparatur di lingkungan kementerian dan lembaga diharapkan terus menjaga integritas, profesionalisme, serta etika dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Kepercayaan publik merupakan aset yang sangat berharga dan harus dipelihara melalui perilaku yang bersih, kepatuhan terhadap aturan, serta penyelenggaraan pelayanan yang adil, transparan, dan akuntabel. Selain itu, para pimpinan dan pegawai diharapkan mampu menjadi teladan dalam membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Usai mengikuti kegiatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Hendrik Pagiling, mengajak seluruh jajaran untuk mengimplementasikan nilai-nilai integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Menurutnya, berbagai upaya pembenahan yang terus dilakukan pemerintah harus didukung oleh komitmen seluruh pegawai untuk bekerja secara profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan organisasi serta pelayanan kepada masyarakat.

“Pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan untuk mewujudkan tata kelola yang semakin akuntabel. Memang tidak ada sistem yang sempurna, namun kita harus terus melakukan perbaikan dan meminimalisasi berbagai kekurangan yang ada," ujar Kakanwil.

"Setiap penggunaan anggaran harus dilakukan secara tepat, efektif, dan sesuai peruntukannya. Laksanakan setiap tugas dengan baik tanpa adanya pengeluaran di luar kebutuhan dan kepentingan organisasi, sehingga integritas dan akuntabilitas dapat terjaga dengan baik,” tambahnya.

Lebih lanjut, Hendrik menegaskan bahwa pengelolaan anggaran yang transparan, efektif, dan bertanggung jawab merupakan salah satu wujud nyata komitmen dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.

Ia berharap seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara senantiasa menjaga integritas, meningkatkan profesionalisme, serta menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi.

Melalui kegiatan konsolidasi ini, diharapkan seluruh jajaran semakin memperkuat komitmen moral dan profesional dalam memberikan pelayanan yang adil, transparan, dan akuntabel guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, serta dipercaya oleh masyarakat.