Kakanwil Kemenkum Sulut Ikuti Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional 2026

  • 04 Jun 2026 16:51 WIB
  •  Manado

RRI.CO.ID, Manado - Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XIV dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan LXXVI dan LXXVII Tahun 2026, resmi dibuka secara serentak melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, pada Rabu 3 Juni 2026.

Pembukaan pelatihan diikuti secara virtual oleh peserta dari berbagai satuan kerja, termasuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Hendrik Pagiling, Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum, Hendrik Siahaya, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, Lieta Ondang beserta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Denny Porajow. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas kepemimpinan aparatur sipil negara guna menjawab tantangan birokrasi yang semakin kompleks dan dinamis.

Dalam sambutannya, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, menegaskan bahwa pembukaan serentak tiga angkatan pelatihan kepemimpinan tersebut merupakan wujud nyata sinergi organisasi yang adaptif dan efisien.

"Pembukaan serentak tiga angkatan pelatihan kepemimpinan ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bagian dari upaya memperkuat kualitas kepemimpinan dalam mendukung transformasi birokrasi," ujar Gusti Ayu Putu Suwardani.

Pelatihan tahun ini mengusung tema “Kepemimpinan Adaptif Sektor Hukum: Akselerasi Transformasi Tata Kelola Kelembagaan Terpadu melalui Integrasi Layanan Digital demi Resiliensi dan Daya Saing Bangsa.” Tema tersebut selaras dengan arah kebijakan nasional dalam pengembangan kepemimpinan adaptif untuk mewujudkan resiliensi nasional dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.

Gusti Ayu Putu Suwardani menekankan bahwa transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur teknologi atau pengembangan aplikasi, tetapi juga menuntut perubahan paradigma kepemimpinan yang adaptif, visioner, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil.

"Transformasi digital tidak hanya berbicara tentang teknologi dan aplikasi, tetapi juga menuntut pemimpin yang adaptif, visioner, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil," ujarnya.

Khusus bagi peserta PKN Tingkat II, mereka diharapkan mampu menjadi pengarah strategis yang dapat mengorkestrasi perubahan, menghilangkan sekat sektoral, serta mendorong integrasi sistem dan layanan.

"Peserta PKN Tingkat II harus mampu menjadi pengarah strategis yang dapat mengorkestrasi perubahan, menghilangkan sekat sektoral, serta mendorong integrasi sistem dan layanan," tambahnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (LAN), Agus Sudrajat, yang secara resmi membuka kegiatan tersebut, menyoroti pentingnya kepemimpinan adaptif dalam menghadapi era disrupsi yang ditandai dengan perkembangan teknologi yang bergerak lebih cepat dibandingkan regulasi.

"Perkembangan teknologi saat ini bergerak lebih cepat dibandingkan regulasi. Karena itu, birokrat sektor hukum harus mampu memahami dinamika zaman dan tidak terjebak pada pendekatan yang kaku dalam menjalankan tugas," ujar Agus Sudrajat.

Menurutnya, kepemimpinan adaptif menjadi kunci dalam menerjemahkan kebijakan strategis ke dalam regulasi yang responsif, relevan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Lebih lanjut, Agus Sudrajat menjelaskan bahwa Indonesia yang tengah bersiap menuju Indonesia Emas 2045 membutuhkan birokrasi yang profesional, inovatif, dan berorientasi pada hasil.

"Keberhasilan seorang pemimpin saat ini tidak lagi diukur dari banyaknya kegiatan, rapat, maupun besarnya penyerapan anggaran, melainkan dari dampak yang dirasakan masyarakat, seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, pertumbuhan investasi, bertambahnya lapangan kerja, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan dapat mengembangkan kompetensi kepemimpinan strategis dan transformasional yang mampu mendorong perubahan positif di lingkungan kerja masing-masing, sekaligus memperkuat kontribusi birokrasi Indonesia menuju tata kelola pemerintahan yang modern, adaptif, dan berkelas dunia.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....