RRI.CO.ID, Manado - Komisi IX DPR RI meminta pemerintah untuk mengoptimalkan kolaborasi dan memprioritaskan pemerataan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), serta daerah dengan angka stunting yang masih tinggi.

Anggota Komisi IX DPR RI, Cellica Nurrachadiana,menjelaskan bahwa di tengah keterbatasan ekonomi masyarakat, anggaran program prioritas ini sebaiknya difokuskan pada pemenuhan makanan bergizi langsung ke sasaran dan menunda pengadaan fasilitas yang belum mendesak.

"Harapannya program ini difokuskan pada makan bergizi gratis. Jadi jangan dulu terkait masalah pengadaan-pengadaan yang urgensinya menurut saya sih belum pas yang dilakukan pada hari ini," ujar Cellica dalam BGN Talks Episode 20.

Menurut legislator asal Jawa Barat ini, pemotongan anggaran pengadaan yang belum urgen sangat penting dilakukan agar distribusi makanan dapat menyentuh wilayah pedalaman secara merata.

"Supaya kita fokus pemerataan makan bergizi gratis sampai khususnya daerah-daerah 3T, daerah-daerah pedalaman, terus juga dikhususkan dulu daerah-daerah yang memang memiliki angka stunting yang tinggi," katanya menambahkan.

Meski menyoroti kolaborasi di lapangan yang dinilai belum optimal dan cenderung berjalan sendiri-sendiri (silo-silo) pada awal pelaksanaannya, Cellica mengapresiasi perkembangan program MBG yang terus mengalami perbaikan.

Ia menekankan bahwa program jangka panjang ini bisa menjadi titik balik (turning point) terbesar dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) menuju Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, evaluasi berkala dan penguatan komunikasi antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pihak sekolah, serta pemerintah daerah wajib terus dilakukan.