RRI CO.ID, Manado - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Hendrik Pagiling, melaksanakan koordinasi dengan Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Hukum, Ronald Lumbuun, yang berlangsung di ruang kerja Kepala Biro Hukerma, pada Selasa 26 Mei 2026. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi komunikasi publik serta pengembangan kerja sama kelembagaan di lingkungan Kementerian Hukum.

Dalam pertemuan tersebut, Hendrik Pagiling dan Ronald Lumbuun membahas berbagai strategi penguatan kehumasan, khususnya terkait peliputan kegiatan, pengelolaan informasi publik, serta optimalisasi publikasi yang lebih terarah, informatif, dan berdampak bagi masyarakat. Pembahasan juga menitikberatkan pada pentingnya membangun pola komunikasi yang responsif dan adaptif terhadap perkembangan media serta kebutuhan informasi publik.

Koordinasi ini turut membahas penguatan strategi peliputan kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara agar tidak hanya berfokus pada dokumentasi kegiatan, tetapi juga mampu menghadirkan narasi yang edukatif dan menggambarkan manfaat nyata pelayanan hukum kepada masyarakat. Penguatan komunikasi publik dinilai menjadi instrumen penting dalam membangun citra positif institusi sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan Kementerian Hukum.

Pembahasan tersebut sejalan dengan penguatan komunikasi publik dan pengelolaan media yang selama ini menjadi perhatian Biro Hukerma. Selain aspek kehumasan, koordinasi juga membahas penguatan hubungan kerja sama antarinstansi sebagai bagian dari dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum di daerah. Sinergi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga vertikal, serta berbagai pemangku kepentingan dinilai penting untuk menciptakan koordinasi yang efektif dalam penyelenggaraan pelayanan hukum.

Kakanwil menyampaikan bahwa koordinasi dengan Biro Hukerma menjadi langkah strategis untuk memastikan pelaksanaan kehumasan dan kerja sama di Kanwil Kemenkum Sulawesi Utara berjalan semakin terarah dan selaras dengan kebijakan kementerian.

“Penguatan kehumasan bukan hanya tentang publikasi, tetapi bagaimana menghadirkan informasi yang membangun kepercayaan publik serta memperkuat sinergi dengan berbagai instansi dalam mendukung pelayanan hukum yang semakin baik,” ujar Kakanwil.

Sementara itu, Ronald Lumbuun menegaskan pentingnya komunikasi publik yang dikelola secara profesional dan kolaboratif sebagai bagian dari penguatan institusi. Pendekatan komunikasi yang tepat dinilai mampu memperluas jangkauan informasi sekaligus mempererat hubungan kelembagaan dengan para mitra strategis.

Melalui koordinasi ini, diharapkan terbangun penguatan kehumasan yang lebih efektif serta hubungan kerja sama antarinstansi yang semakin solid guna mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan hukum yang optimal di wilayah Sulawesi Utara.