Antrean Solar Mengular di SPBU, anggota DPR RI Komisi VI Desak Aparat Bertindak

  • 22 Mei 2026 19:56 WIB
  •  Manado
Poin Utama
  • Christiany Eugenia Paruntu menyoroti kelangkaan BBM jenis solar di sejumlah SPBU di Manado dan sekitarnya setelah muncul keluhan masyarakat terkait antrean panjang kendaraan.
  • CEP meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan praktik mafia solar, termasuk kemungkinan penimbunan dan penyalahgunaan distribusi BBM subsidi yang dinilai mengganggu pasokan di Sulawesi Utara.
  • CEP mendesak Kapolda Sulawesi Utara dan pihak terkait segera merespons keluhan masyarakat agar distribusi solar kembali lancar, tepat sasaran, serta tidak merugikan sopir truk, pelaku usaha, dan masyarakat kecil.

RRI.CO.ID, Manado - Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Manado dan sekitarnya mendapat perhatian serius dari anggota DPR RI Komisi VI, Christiany Eugenia Paruntu. Politisi yang akrab disapa CEP itu meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap dugaan praktik mafia solar yang dinilai menjadi salah satu penyebab terganggunya distribusi BBM bersubsidi di Sulawesi Utara.

Sebagai wakil rakyat di Komisi VI DPR RI, kami turun langsung untuk melihat keluhan masyarakat, termasuk antrean panjang di SPBU akibat kelangkaan solar,” kata CEP.

Dalam beberapa pekan terakhir, antrean panjang kendaraan pengangkut logistik hingga kendaraan operasional masyarakat masih terlihat di sejumlah SPBU. Para sopir mengaku harus menghabiskan waktu berjam-jam bahkan seharian demi mendapatkan solar.

Anggota DPR RI Komisi VI, Christiany Eugenia Paruntu

Menurut CEP, kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena sangat merugikan masyarakat kecil, khususnya para sopir truk dan pelaku usaha yang bergantung pada kelancaran distribusi BBM untuk aktivitas sehari-hari.

Ia menegaskan persoalan kelangkaan solar harus segera ditangani secara serius dan menyeluruh agar tidak memicu keresahan di tengah masyarakat. CEP juga mendorong aparat penegak hukum menelusuri kemungkinan adanya penimbunan maupun penyalahgunaan distribusi BBM subsidi oleh oknum tertentu.

“Saya meminta aparat penegak hukum bertindak tegas jika ditemukan adanya praktik mafia solar atau penimbunan BBM bersubsidi yang merugikan masyarakat,” tegas CEP.

Selain itu, CEP meminta Kapolda Sulawesi Utara bersama jajaran dan aparat terkait lainnya segera menindaklanjuti keluhan masyarakat serta memastikan distribusi solar kembali berjalan normal dan tepat sasaran.

Ia berharap pemerintah dan pihak terkait dapat mengambil langkah cepat agar kebutuhan BBM masyarakat, terutama sektor transportasi dan distribusi logistik, tetap terpenuhi dengan baik.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....