RRI.CO.ID, Manado - Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Keluarga Berencana (Disdukcapil-KB) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mengintensifkan koordinasi bersama Komisi I DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Kamis, 21 Mei 2026. Langkah ini diambil guna memantapkan validasi data kependudukan yang menjadi basis krusial pelayanan publik di daerah.

Pertemuan strategis ini menyoroti sejumlah tantangan riil di lapangan, mulai dari percepatan penerbitan dokumen administrasi kependudukan (Adminduk), pemutakhiran data berkala, hingga integrasi sistem yang mutlak diperlukan untuk efisiensi birokrasi di Boltim.

Kepala Disdukcapil-KB Sulut, Christodharma Sondakh, menegaskan bahwa keselarasan program antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota merupakan kunci utama agar hak-hak sipil masyarakat terpenuhi secara cepat dan tepat sasaran.

“Kolaborasi dan koordinasi lintas pemerintahan sangat diperlukan agar pelayanan administrasi kependudukan semakin optimal," ujarnya.

Akurasi data agregat penduduk dinilai menjadi fondasi vital yang menentukan keberhasilan perencanaan pembangunan serta penyaluran berbagai program bantuan pemerintah ke depan. Oleh karena itu, akurasi data di tingkat bawah tidak boleh diabaikan.

"Validasi data harus terus diperkuat sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang cepat, mudah, dan akurat,” katanya menambahkan.

Sebagai bentuk konkret dukungan berbasis data, pihak dinas juga menyerahkan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sulut Tahun 2025 kepada pimpinan komisi. Dokumen indikator strategis tersebut disiapkan agar jajaran legislatif di Boltim memiliki rujukan yang solid dalam merumuskan kebijakan anggaran dan pengawasan pembangunan daerah.

Di sisi lain, jajaran Komisi I DPRD Boltim mengapresiasi ruang koordinasi yang dibuka oleh pemerintah provinsi. Pihak parlemen berharap sinergi ini segera berdampak pada peningkatan kualitas layanan Adminduk yang lebih responsif di wilayah Bolaang Mongondow Timur.