RRI.CO.ID: Manado – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Zainudin Saleh Hilimi, membuka secara langsung kegiatan Sosialisasi Advokasi dan Perlindungan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan dinas tersebut, Rabu (20/5/2026).

Kegiatan yang digelar oleh LKBH Korpri Provinsi Sulawesi Utara itu bertujuan memberikan pemahaman kepada ASN terkait mekanisme konsultasi, advokasi, dan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Tim LKBH Korpri Sulut yang hadir dalam kegiatan tersebut terdiri dari Marchelino C. N. Mewengkang, Welly F. Lumy, Lefrando S. Sumual, Revin E. D. Rompas, dan Yolanda D. Rompas.

Dalam pemaparannya, Koordinator LKBH Korpri Provinsi Sulawesi Utara menegaskan terdapat empat jenis perkara yang tidak dapat diterima dalam pembelaan hak anggota maupun bantuan perlindungan hukum. Ketentuan tersebut menjadi bagian dari batasan layanan bantuan hukum yang diberikan kepada anggota Korpri.

Menurutnya, tujuan utama LKBH Korpri adalah memberikan perlindungan hukum sekaligus kepastian hukum bagi anggota Korpri yang menghadapi persoalan hukum dalam pelaksanaan tugas maupun kapasitas sebagai ASN.

Pada kesempatan itu, peserta juga mendapat penjelasan mengenai mekanisme konsultasi dan pengajuan bantuan hukum. ASN yang membutuhkan konsultasi atau pendampingan diwajibkan terlebih dahulu mengajukan surat rekomendasi kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Selanjutnya, BKD akan melimpahkan permohonan tersebut kepada LKBH Korpri untuk dilakukan pengkajian atas perkara yang diajukan. Jika hasil kajian menyatakan perkara memenuhi syarat untuk diproses, LKBH akan meneruskan penanganannya kepada pengacara yang ditunjuk.

Sebagai bagian dari prosedur pendampingan hukum, ASN yang bersangkutan juga diwajibkan memberikan surat kuasa kepada pihak pendamping hukum.

Melalui sosialisasi ini, ASN diharapkan semakin memahami mekanisme advokasi dan perlindungan hukum, sekaligus meningkatkan kesadaran dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan hukum yang berlaku.