RRI.CO.ID, Minahasa – Ketua DPRD Kabupaten Minahasa, Robby Longkutoy, memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh panitia Pemilihan Hukum Tua (Pilhut) Tahun 2026 di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa yang dinilai telah bekerja secara profesional dan independen.

Hal itu disampaikan Robby Longkutoy kepada Radio Republik Indonesia pada Jumat (15/5/2026).

“Apresiasi dan salut setinggi-tingginya kepada panitia pemilihan hukum tua tahun 2026, baik di tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa, yang telah bekerja secara profesional dan independen mulai dari tahapan pendaftaran bakal calon sampai pada penetapan calon tetap dan pencabutan nomor urut,” ujar Longkutoy.

Ia menilai, salah satu tahapan penting yang berhasil dilaksanakan dengan baik oleh panitia adalah proses verifikasi faktual Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Menurutnya, tahapan tersebut sangat krusial karena dilakukan melalui rapat pleno yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah, para calon hukum tua hingga tim sukses masing-masing calon.

“Panitia juga sukses melakukan tahapan yang sangat krusial dan penting, yakni verifikasi faktual DPS menjadi DPT dalam rapat pleno dengan menghadirkan stakeholder pemerintah, calon hukum tua bersama tim sukses,” tegasnya.

Lebih lanjut, Longkutoy mengatakan bahwa pesta demokrasi pemilihan hukum tua memiliki karakteristik berbeda dibandingkan pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah.

Menurutnya, suasana Pilhut di Minahasa sangat kental dengan budaya dan adat istiadat masyarakat setempat. Rumah para calon hukum tua, kata dia, umumnya selalu terbuka selama 24 jam untuk menerima masyarakat.

“Kondisi ini sudah menjadi adat istiadat turun-temurun masyarakat Minahasa, sehingga euforia masyarakat sangat menyatu dengan calon hukum tua yang didukung,” katanya.

Terkait pelaksanaan Pilhut di 129 desa serta tiga desa yang melaksanakan pemilihan Pergantian Antar Waktu (PAW) akibat hukum tua sebelumnya meninggal dunia, Longkutoy mengimbau masyarakat agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Ia berharap perbedaan pilihan politik tidak menjadi pemicu perpecahan di tengah masyarakat desa.

“Jangan sampai terpecah belah karena perbedaan pilihan atau aspirasi. Sebaliknya, perbedaan pilihan harus semakin memperkuat persatuan dan kesatuan di desa, karena siapapun hukum tua yang terpilih nantinya adalah pemimpin bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya.

(Jeff Assa)