RRI.CO.ID, Manado - Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sulawesi Utara mengambil langkah progresif dengan menggelar koordinasi lintas instansi guna menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS). Pertemuan strategis yang digelar pada Rabu, 13 Mei 2026 ini bertujuan memastikan hak pendidikan anak-anak di Sulawesi Utara terpenuhi secara menyeluruh.

Kegiatan yang dipusatkan di Kantor BPMP Sulut, Pineleng, ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari jajaran Dinas Pendidikan, Bapelitbang, hingga unsur pemerintah di tingkat kecamatan dan desa. Kolaborasi luas ini dilakukan karena persoalan ATS dinilai memiliki akar masalah yang kompleks, tidak hanya sekadar isu pendidikan semata.

Dalam forum tersebut, BPMP Sulut menyoroti bahwa faktor ekonomi, kondisi sosial, hingga kendala administrasi kependudukan seringkali menjadi penghambat anak untuk bersekolah. Oleh sebab itu, sinkronisasi data antar lembaga menjadi poin krusial yang dibahas agar intervensi program di lapangan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.

BPMP Sulawesi Utara menekankan bahwa keakuratan data adalah kunci utama dalam pengambilan kebijakan. Tanpa validasi data yang kuat dari instansi seperti Dukcapil dan Dinas Sosial, upaya mengembalikan anak ke bangku sekolah akan menghadapi kendala birokrasi yang rumit.

Sinergi ini membagi peran secara spesifik, dimana Dinas Pendidikan bertanggung jawab pada aspek layanan belajar, sementara Bapelitbang fokus pada penyusunan anggaran. Di sisi lain, pemerintah desa dan kecamatan bertindak sebagai garda terdepan dalam melakukan pendataan langsung serta pendampingan kepada keluarga yang memiliki anak tidak sekolah.

Sebagai tindak lanjut, seluruh peserta menyepakati komitmen bersama untuk melakukan pemutakhiran data secara berkala. Rencana aksi yang terukur akan segera disusun agar angka putus sekolah dapat ditekan secara signifikan melalui program pendidikan formal maupun nonformal.

Melalui koordinasi terpadu ini, diharapkan tidak ada lagi anak di Sulawesi Utara yang tertinggal dalam mendapatkan akses pendidikan. Langkah ini menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam membangun kualitas generasi muda yang lebih kompetitif di masa depan.