RRI.CO.ID, Tomohon – Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Tomohon, Risna Dali, S.SiT., menghadiri Rapat Koordinasi Optimalisasi Kerja Sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), pada Selasa (12/5/2026).

Bertempat di Wisma Negara Bumi Beringin Manado, kegiatan ini dibuka langsung oleh Gubernur Sulut, Yulius Selvanus. Turut mendampingi, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI, Edy Suryanto, serta Staf Ahli Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng.

Pertemuan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan melalui 9 Program Kerja Sama, yakni:

1. Integrasi NIB dan NOP untuk sinkronisasi data perizinan dan perpajakan.

2. Integrasi Layanan Pertanahan dengan Mall Pelayanan Publik (MPP).

3. Percepatan Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah.

4. Percepatan RDTR yang terintegrasi dalam sistem OSS.

5. Sensus Pertanahan berbasis Geo Spasial.

6. Integrasi KP2B/LP2B ke dalam tata ruang (RTRW).

7. Optimalisasi Peran GTRA dalam penyelesaian isu pertanahan.

8. Pengembangan dan Pemanfaatan ZNT sebagai acuan nilai tanah.

9. Konsolidasi Tanah guna mendukung pembangunan daerah.

“Program kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dan Pemda kabupaten/kota ini merupakan upaya untuk meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan pendapatan daerah, serta menjamin kepastian hukum aset pemda,” ujar Risna.

Ia pun menyatakan komitmen Kantah Tomohon untuk mengawal kesembilan program tersebut, agar berjalan optimal di Tomohon.

(Anugrah Pandey)